Berita

Wakil Walikota Bandarlampung, Deddy Amarullah/RMOLLampung

Nusantara

Kena Tegur Mendagri, Wakil Walikota Bandarlampung Berdalih Pembayaran Insentif Nakes Mengacu Permenkeu

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 20:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah kepala daerah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, karena belum membayar insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Dari 10 kepala daerah yang dapat teguran Mendagri, satu di antaranya adalah Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bandarlampung, Deddy Amarullah, mengaku telah kooperatif dalam menjalankan petunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.


Menurutnya, pihaknya telah melakukan refocusing terhadap pembiayaan untuk dinas kesehatan Rp 7 miliar, Rp 4 untuk rumah sakit umum, dan insentif tenaga kesehatan Rp 11 miliar di mana telah dicairkan Rp 3 miliar.

"Kami bersikap hati-hati untuk pendistribusian ini, basisnya adalah aplikasi dan data yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan," jelas Deddy, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (31/8).

Lebih lanjut, Deddy menegaskan, dana untuk insentif nakes telah tersedia di kas daerah, dan tidak terganggu. Hanya saja sistem pembayarannya yang harus sesuai dengan prosedur.

"Ada alokasi data yang sangat benar dan perlu diverifikasi, jangan sampai salah. Bukan sengaja diulur-ulur, alokasinya ada," tegasnya.

Tambah Deddy, insentif nakes pada tahun 2021 ini telah dicairkan Rp 3 miliar dari anggaran Rp 11 miliar. Sementara untuk insentif nakes tahun 2020 telah selesai dibayarkan semuanya.

"Rp 3 miliar telah cair itu untuk bulannya saya tidak paham. Untuk teknisnya ke Dinas Kesehatan," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya