Berita

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Kata Luhut, Penerapan Prokes dengan Basis Digital Jadi Kunci Mencegah Tsunami Covid-19 Terulang

SELASA, 31 AGUSTUS 2021 | 00:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kondisi pandemi Covid-19 yang beranjak membaik di Indonesia menjadikan satu alasan bagi pemerintah memperlonggar kebijakan pembatasan masyarakat.

Namun, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Pulau Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan masyarakat untuk tidak abai dengan virtus SARS-CoV-2 yang masih mewabah di berbagai daerah.

Sehingga menurutnya, semua pihak harus mulai sadar mengenai pentingnya menegakkan kedisplinan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), sebagai satu kebiasaan baru yang harus dilaksanakan masyarakat.


Di sampng itu, Luhut memastikan upaya pemerintah menghadapi pandemi yang sudah berjalan setahun lebih ini dengan melakukan secara massif 3T (testing, traccing dan treatment)

"Hingga tidak ketinggalan melakukan percepatan vaksinasi," kata Luhut dalam jumpa media secara virtual terkait perkembangan terkini dan progress kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Senin malam (30/8).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menambahkan, ke depannya pemerintah akan memasifkan penggunaan platform Peduli Lindungi dalam setiap aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali.

"Tanpa disadari pandemi Covid-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital," imbuhnya.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi menjadi kunci, jika Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa sulit lonjakan kasus Covid-19 di awal Juli lalu.

"Ketika kenaikan kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas, dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar," tandasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya