Berita

Ketua PWI Kuningan, Nunung Khazanah/Ist

Nusantara

Wartawan Daerah Tak Bisa Meliput Kunjungan Jokowi, PWI Kuningan: Ini Mengekang Kebebasan Pers

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo, ke Kabupaten Kuningan pada Selasa besok (31/8) dikabarkan tak bisa diliput
wartawan daerah. Kabar tersebut sontak disesalkan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan, Nunung Khazanah.

Nunung mengatakan, kehadiran Jokowi membuat wartawan daerah tidak bisa meliput secara langsung.

"Pelarangan peliputan oleh wartawan yang bertugas di wilayah Kuningan, yang notabene wilayah kunker Presiden Jokowi itu sudah mengekang kebebasan pers," kata Nunung dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (30/8).

"Pelarangan peliputan oleh wartawan yang bertugas di wilayah Kuningan, yang notabene wilayah kunker Presiden Jokowi itu sudah mengekang kebebasan pers," kata Nunung dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (30/8).

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Menurutnya, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

"Bahkan dalam undang-undang itu pun dinyatakan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," tuturnya.

Ia menyebutkan, Kabupaten Kuningan sudah dua kali dikunjungi Presiden RI. Yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, wartawan daerah tidak dilarang meliput.

"Memang peliputan orang nomor satu di Indonesia itu harus menempuh prosedural, seperti memperlihatkan surat tugas peliputan/kartu media tempat ia bekerja dan dengan aturan jarak serta aturan lainnya, rasanya wartawan daerah pasti mengikuti prosedural tersebut," paparnya.

Kalau dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Nunung menjelaskan, salah satu agenda kunker ini adalah meninjau vaksin yang melibatkan sekitar ribuan warga.

"Saya rasa ketika ada alasan karena masih pandemi, tidak masuk akal. Berkunjung ke pemukiman warga, meninjau vaksin dan masuk ke pendopo sudah dipastikan berkerumun," jelasnya.

Ia berharap, kebebasan pers untuk bisa meliput apa adanya kegiatan yang sedang berlangsung tidak dilarang, karena hak itu dijamin undang-undang.

Dari informasi yang dihimpun Kantor Berita RMOLJabar, kunjungan Presiden Jokowi ke Kuningan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pondok Pesantren Khusnul Khotimah, sekaligus memberikan pengarahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Kemudian, melaksanakan peninjauan ke perumahan warga yang direlokasi karena terkena dampak pembangunan Waduk Kabupaten Kuningan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya