Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Politik

Pandangan Pengamat, PAN Berpotensi Besar akan Isi Slot Kementerian Non-Parpol

SENIN, 30 AGUSTUS 2021 | 09:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah terus menuai spekulasi politik. Apalagi terkait dengan jatah kursi di kabinet Indonesia Maju yang kemungkinan diisi PAN.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin meyakini, PAN bakal mendapatkan satu slot kursi menteri di kabinet.

"Kalau kita bicara PAN, mungkin mereka dapat satu kursi. Soal jatah menteri apa, itu tergantung Jokowi," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin siang (30/8).


Namun demikian, ia berpandangan bahwa ada beberapa pos kementerian yang cocok diisi partai pimpinan Zulkifli Hasan itu, anatara lainKemendikbud-Ristek, Kementerian Perhubungan, Kemenpan-RB, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Jika kita baca kursi kabinet yang pernah diduduki PAN, Menhub, Menpan RB, Mendikbud, Menhut (KLHK)," lanjut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Dari beragam pos tersebut, Ujang meyakini PAN akan menerima apapun "jatah" kementerian yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi. Namun yang pasti, pos kementerian nonparpol yang akan diisi PAN.

"Untuk kali ini sepertinya PAN menyerahkan ke Jokowi soal menteri apa yang akan didapat. Dan kemungkinan besar yang akan digeser menteri dari nonparpol," kata Ujang Komarudin mengakhiri.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya