Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi rezim Joko Widodo dianggap bisa mendapatkan jatah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Meski demikian, IMF dan World Bank diprediksi tidak akan rela kalau Sri Mulyani diganti.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah tidak mungkin gratis.
Ia menganalisa, pasti ada kalkulasi politik yang matang dari barisan pemerintahan Joko Widodo.
"PAN sudah pasti hitung itu. 'Gue dapat apa, kalau gue gabung'. Dalam kalkulasi politik itu biasa berlaku teori dagang sapi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).
Akan tetapi kata Muslim, yang menjadi persoalan adalah, lolosnya PAN dari Parlemen Threshold di perhelatan pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti dipertanyakan.
"Karena ada Partai Ummat yang akan gerus suara PAN diantaranya," kata Muslim.
Muslim pun tak menampik jika PAN kemungkinan akan diberi kursi Menkeu. Karena, PAN mempunyai sosok yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Seperti Dradjad Wibowo dan Didik J. Rachbini.
"Bisa jadi PAN diberi kursi Menteri Keuangan. Tapi apakah Menkeu baru bisa balikin situasi ekonomi dan keuangan yang sudah kacau saat ini? Apakah IMF dan BW akan rela lepaskan Sri Mulyani digusur begitu aja?" pungkas Muslim.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik anggota koalisi pemerintahannya. Menarik perhatian kemudian, karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjennya Eddy Soeparno turut hadir di Istana Negara bersama petinggi lainnya.
Pertemuan politik secara terbuka ini memberikan sinyal dan spekulasi publik bahwa dalam waktu dekat orang nomor satu di Indonesia itu akan melakukan perombakan kabinet Indonesia Maju.
Diprediksi, PAN akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo.
