Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas/Net
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyuruh satuan tugas penanganan hak tagih negara dana BLBI kepada keluarga cendana yakni Tommy Soeharto senilai Rp 2,6 triliun.
Sikap pemerintah itu disambut baik oleh sejumlah kalangan masyarakat termasuk organisasi kumpulan ulama Majelis Ulama Indonesia.
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Keuangan yang melakukan tindakan penguasaan dan pengawasan atas aset eks debitur BLBI yang ada di dalam maupun luar negeri.
Sebab, kata Buya Anwar Abbas, pemerintah selama 22 tahun ini harus menanggung beban untuk membayar pokok dan bunganya.
“Keputusan dan tindakan ini tentu sangat tepat untuk diambil dan dilakukan oleh pemerintah apalagi negara kita saat ini sedang menghadapi masalah berupa pandemi Covid-19,†ucap Anwar, Minggu (29/8).
Dikatakan Buya Anwar, dampak pandemi Covid-19 saat ini sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, di antaranya aspek ekonomi, sosial dan juga kesehatan.
Anwar menambahkan, dengan adanya langkah penagihan terhadap debitur BLBI tersebut sedikit meringankan beban negara lantaran utang negara di luar negeri saat ini akan mencapai Rp 7 ribu triliun.
"Untuk itu sikap tegas dan keras dari pemerintah terhadap para obligor BLBI ini tentu jelas harus dan mutlak dilakukan dan ditegakkan,†imbuhnya.
Pihaknya mendukung sikap dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menagih kepada para penunggak dana BLBI.
Ia berpandangan, bukan mustahil ada usaha-usaha mereka yang diteruskan oleh para keturunannya.
Dengan keseriusan menarik aset itu, Buya Anwar meyakini pemerintah bisa berusaha memulihkan keadaan perekonomian nasional karena terbantu dari aset yang berhaisl diamankan.
"Sehingga kehidupan ekonomi dan perekonomian nasional akan bisa bergerak dan menggeliat kembali sesuai dengan yang diharapkan,†tandasnya.
