Jokowi Harus Berkaca dari Soeharto yang Jatuh Usai Jabatan Diperpanjang

Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintahan Joko Widodo bisa menjadi pintu menyukseskan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga bisa untuk perpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Tapi jika rencana itu nekad didengungkan, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yakin Presiden Jokowi justru bisa jatuh di tengah jalan.

“Watak dan karakter kekuasaan yang ingin berlama-lama itu pasti timbulkan kemarahan rakyat," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/8).

Amandemen UUD 1945 dan perpanjangan kekuasaan yang tidak menguntungkan rakyat akan jadi boomerang. Karena, rezim seharusnya menyelesaikan tekanan kehidupan yang dirasakan rakyat dibandingkan dengan rencana amandemen.

"Rakyat anggap amandemen tidak penting. Ini hanya siasat untuk perpanjang kekuasaan tanpa pemilu. Dan ini berbahaya. Bisa jadi setelah amandemen UUD 45 dan perpanjang kekuasaan, Jokowi malah jatuh," kata Muslim.

Hal tersebut dapat dilihat dari suara-suara yang menginginkan Jokowi mundur saat ini. Untuk itu, Jokowi harus berkaca dari peristiwa Presiden kedua RI Soeharto yang jatuh usai jabatannya diperpanjang.

"Sama seperti Pak Harto. Setelah lama berkuasa dan menang Pemilu 1997. Setahun setelah itu 1998, Pak Harto malah jatuh," pungkas Muslim.