Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)/Net

Politik

Pakar Komunikasi Minta Luhut Binsar Pandjaitan Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Urusan Pribadi

MINGGU, 29 AGUSTUS 2021 | 07:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komentar yang disampaikan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Jodi Mahardi mengenai somasi yang dilayangkan Luhut untuk pengacara Haris Azhar disoal.

Pakar komunikasi dari Universita Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai komentar yang disampaikan Jodi Mahardi hanya layak disampaikan jika somasi yang disampaikan Luhut dilakukan atas nama sebagai Menko Marves.

Sementara jika somasi terhadap Haris Azhar dilakukan atas nama pribadi, maka Jodi Mahardi tidak layak memberi komentar atas kasus tersebut.


“Jika LBP sebagai pribadi melayangkan somasi terhadap HA, maka LBP harus mengangkat jurubicara pribadi untuk memberi pandangan atas nama pribadi LBP. Atau LBP sendiri yang memberi pendapat,” ujarnya kepada wartawan, Minggu pagi (29/8).

Emrus menekankan agar LBP tidak menggunakan fasilitas negara, seperti meminta atau membiarkan Jodi Mahardi memberi pendapat di ruang publik.

Untuk itu, Emrus ingin agar LBP sebagai manajer yang baik segera melarang dan menyetop Jodi Mahardi memberi komentar tentang aktivitas LBP sebagai pribadi.

Di satu sisi, Jodi Mahardi juga harus berani menolak jika diminta untuk berkomentar di ruang publik tentang aktivitas LBP sebagai pribadi.

“Jadi, jangan "manut" jika itu bukan status dan perannya. Singkatnya, tolak,” demikian Emrus Sihombing.

Luhut melayangkan somasi terhadap pengacara Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Jurubicara Menko Marves Jodi Mahardi sempat memberi penjelasan bahwa somasi dilayangkan karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut. Dalam pernyataan itu, Jodi menegaskan bahwa Luhut tak bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu.

"Karena unggahan di channel Youtube saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain-main dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu," kata Jodi lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (28/8).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya