Gedung DPRK Aceh Singkil/Net
Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil dan pegawai Sekretariat Dewan ke Pekanbaru, Riau, terkesan dipaksakan.
Menurut penilaian Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim, hal ini merupakan bentuk ketidakpedulian pada imbauan pemerintah terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Padahal Aceh Singkil berhasil menekan status penyebaran dari zona merah menjadi oranye.
"Tapi mereka malah menuju zona merah," ujar Kaya Alim, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (28/8).
Selain membahayakan diri dan orang lain, perjalanan dinas ke Pekanbaru itu juga menghambur-hamburkan anggaran daerah. Menurut Kaya, di masa pandemi Covid-19, seharusnya wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang urusan bimtek.
Lembaga legislatif, lanjut Alim, sebenarnya bisa lebih respons terhadap hal-hal terkait kepentingan yang direncanakan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Seperti Proyek Pembangunan Ruang Operasi di RSUD Aceh Singkil senilai Rp 24,2 miliar yang sempat dua kali gagal tender.
Menurut Alim, para wakil rakyat ini sebenarnya bisa mempertanyakan pihak Pokja terkait proses tender yang sempat gagal dua kali. Bahkan kalau bisa membentuk tim Pansus.
"Itu kan fasilitas masyarakat dan sangat dibutuhkan, untuk kelas ruang bedah yang sesuai standar dan lebih baik kelasnya sebagai pelayanan masyarakat. Seharusnya jangan sampai gagal pembangunannya," kata Alim.
Alim juga tak yakin para anggota dewan yang mengikuti pelatihan itu mengalami peningkatan kemampuan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari perjalanan dinas tersebut.
Sehingga, ditegaskan Alim, perjalanan itu hanya sekadar jalan-jalan yang berkedok bimbingan teknis.
Saat ini, untuk mengantisipasi perjalanan dinas, tersedia banyak aplikasi untuk melakukan seminar atau pelatihan-pelatihan secara virtual. Bahkan persidangan yang begitu penting saja menggunakan fasilitas video konferensi.
Tak hanya itu, beban lain yang harus ditanggung daerah adalah ruang isolasi mandiri terhadap anggota DPRK dan pegawai sepulang mereka dari Pekanbaru. Alhasil, dari sisi mana saja daerah merugi akibat kepergian ini.
"Tidak ada alasan lagi dalam keadaan seperti saat ini anggota DPRK pergi ke zona merah dengan alasan Bimtek. Jangan sampai imbauan hanya berlaku kepada masyarakat kecil, sedangkan pejabat bisa seenaknya pergi keluar daerah, apalagi ke zona merah," demikian Kaya Alim.
