Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Saran untuk PAN Usai Gabung Barisan Jokowi: Hindari Pembahasan Amandemen UUD 1945 Soal Jabatan 3 Periode

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Citra dan kepantasan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi oposisi luntur seketika, saat Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai ini memilih berbelok ke barisan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Begitu pandangan yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menelaah hasil pertemuan partai koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi tersebut di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/8).

"PAN hari ini jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).

Namun menurut Jerry, keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah merupakan hak prerogatif PAN sebagai parpol. Hanya saja, ia memberikan sejumlah saran kepada PAN yang terkait isu politik yang menjadi perhatian publik saat ini.

Yaitu, mengenai rencana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang disebut-sebut hanya membahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, amandemen konstitusi bukan lah sesuatu yang kebetulan. Sehingga wajar kiranya jika masyarakat bersikap curiga akan adanya pembahasan pasal-pasal lainnya yang belakangan marak soal perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Oleh karena itu, berhubung PAN sudah terlanjur nyemplung ke dalam lingkaran penguasa, maka Jerry menyarankan agar Zulkifli Hasan dan jajarannya untuk tetap berpegang teguh pada kehendak masyarakat luas.

"Walau bergabung PAN harus menghindari pembahasan Amandemen UU untuk jabatan tiga periode, itu haram bagi mereka yang memegang teguh konstitusi," ucapnya.

Dari situ, Jerry menyatakan bahwa dalam alam demokrasi diperlukan keseimbangan politik. Dalam konteks ini, meski PAN sudah menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, diperlukan kader-kader yang memiliki sikap yang tegas dalam hal kebenaran.

"Saya kira harus ada orang-orang berhaluan bipartisan dan moderat di setiap partai. Ini untuk menjegal rancangan UU yang tak berpihak ke rakyat atau hanya political interest (kepentingan politik)," tandas Jerry.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Kejagung Jangan Goyang Usut Kasus Timah

Rabu, 24 April 2024 | 14:05

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas KPK

Rabu, 24 April 2024 | 13:58

Nathan Diizinkan Kembali Membela Garuda Muda, Erick Thohir Berterima Kasih kepada Suporter

Rabu, 24 April 2024 | 13:54

Perindo Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Rabu, 24 April 2024 | 13:53

Senat AS Loloskan Paket Bantuan Rp1.535 Triliun untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan

Rabu, 24 April 2024 | 13:51

Prabowo: Saya Manusia dan Pernah Bikin Salah, Saya Minta Maaf

Rabu, 24 April 2024 | 13:46

Prabowo: Terima Kasih Pak Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 13:46

Anies Respons Sindiran Prabowo soal Senyuman Berat: Biasa Saja

Rabu, 24 April 2024 | 13:45

Ratu Adil Ajak Seluruh Elemen Bangsa Lakukan Rekonsiliasi Nasional

Rabu, 24 April 2024 | 13:29

Pemerintah Australia Resmikan Fase Baru Program Investing in Women di Jakarta

Rabu, 24 April 2024 | 13:26

Selengkapnya