Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Saran untuk PAN Usai Gabung Barisan Jokowi: Hindari Pembahasan Amandemen UUD 1945 Soal Jabatan 3 Periode

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Citra dan kepantasan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi oposisi luntur seketika, saat Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai ini memilih berbelok ke barisan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Begitu pandangan yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menelaah hasil pertemuan partai koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi tersebut di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/8).

"PAN hari ini jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).


Namun menurut Jerry, keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah merupakan hak prerogatif PAN sebagai parpol. Hanya saja, ia memberikan sejumlah saran kepada PAN yang terkait isu politik yang menjadi perhatian publik saat ini.

Yaitu, mengenai rencana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang disebut-sebut hanya membahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, amandemen konstitusi bukan lah sesuatu yang kebetulan. Sehingga wajar kiranya jika masyarakat bersikap curiga akan adanya pembahasan pasal-pasal lainnya yang belakangan marak soal perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Oleh karena itu, berhubung PAN sudah terlanjur nyemplung ke dalam lingkaran penguasa, maka Jerry menyarankan agar Zulkifli Hasan dan jajarannya untuk tetap berpegang teguh pada kehendak masyarakat luas.

"Walau bergabung PAN harus menghindari pembahasan Amandemen UU untuk jabatan tiga periode, itu haram bagi mereka yang memegang teguh konstitusi," ucapnya.

Dari situ, Jerry menyatakan bahwa dalam alam demokrasi diperlukan keseimbangan politik. Dalam konteks ini, meski PAN sudah menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, diperlukan kader-kader yang memiliki sikap yang tegas dalam hal kebenaran.

"Saya kira harus ada orang-orang berhaluan bipartisan dan moderat di setiap partai. Ini untuk menjegal rancangan UU yang tak berpihak ke rakyat atau hanya political interest (kepentingan politik)," tandas Jerry.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya