Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Saran untuk PAN Usai Gabung Barisan Jokowi: Hindari Pembahasan Amandemen UUD 1945 Soal Jabatan 3 Periode

SABTU, 28 AGUSTUS 2021 | 03:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Citra dan kepantasan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi oposisi luntur seketika, saat Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai ini memilih berbelok ke barisan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Begitu pandangan yang disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menelaah hasil pertemuan partai koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi tersebut di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/8).

"PAN hari ini jauh berbeda dengan era Ketum Hatta Radjasa bahkan Amien Rais," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (28/8).


Namun menurut Jerry, keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah merupakan hak prerogatif PAN sebagai parpol. Hanya saja, ia memberikan sejumlah saran kepada PAN yang terkait isu politik yang menjadi perhatian publik saat ini.

Yaitu, mengenai rencana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang disebut-sebut hanya membahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya, amandemen konstitusi bukan lah sesuatu yang kebetulan. Sehingga wajar kiranya jika masyarakat bersikap curiga akan adanya pembahasan pasal-pasal lainnya yang belakangan marak soal perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Oleh karena itu, berhubung PAN sudah terlanjur nyemplung ke dalam lingkaran penguasa, maka Jerry menyarankan agar Zulkifli Hasan dan jajarannya untuk tetap berpegang teguh pada kehendak masyarakat luas.

"Walau bergabung PAN harus menghindari pembahasan Amandemen UU untuk jabatan tiga periode, itu haram bagi mereka yang memegang teguh konstitusi," ucapnya.

Dari situ, Jerry menyatakan bahwa dalam alam demokrasi diperlukan keseimbangan politik. Dalam konteks ini, meski PAN sudah menjadi koalisi pemerintahan Jokowi, diperlukan kader-kader yang memiliki sikap yang tegas dalam hal kebenaran.

"Saya kira harus ada orang-orang berhaluan bipartisan dan moderat di setiap partai. Ini untuk menjegal rancangan UU yang tak berpihak ke rakyat atau hanya political interest (kepentingan politik)," tandas Jerry.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya