Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam lingkaran koalisi partai politik pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tak luput dari kritik.
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai yang mengkritik keputusan PAN bergabung menjadi elite penguasa, dan di sisi yang lain juga mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang menerima, meski belum disampaikan secara resmi melalui pernyataan kenegaraan.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintah adalah hak prerogatif masing-masing parpol. Hanya saja dia menduga, habitus politik yang tercipta nantinya akan cenderung menyimpang, dan seharusnya menjadi bahan pertimbanganan Zulkifli dkk.
"Perkara PAN gabung koalisi itu hak setiap parpol. Tentu masing-masing punya strategi," kata Mardani dalam keterangan video yang diterima
redaksi, Kamis petang (26/8).
"Tapi PKS merasa bahwa
power tends to corrupt, kekuasaan itu cenderung menyimpang.
Absolute power corrupt absolutely, makin besar kekuasaan makin besar penyimpangannya," imbuhnya menegaskan.
Mardani menyatakan bahwa PKS akan tetap memilih berada di garis seberang koalisi pemerintah alias oposisi. Sebab dengan posisi itu, PKS merasa menjadi kaum rasional yang etis dan logis, dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan iklim demokrasi di tanah air, mengingat kini koalisi pemerintah semakin gemuk.
"PKS insyalaah ingin bersama rakyat, melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara. Belum diketahui pasti agenda kegiatan tersebut hingga kini, karena tidak ada keterangan resmi dari pihak Istana.
Para petinggi parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi yang dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) hadir Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno, Mereka hadir atas undangan Presiden Jokowi ke Istana Negara.
Belum diketahui pasti apa pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sebab hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Istana mengenai pertemuan itu.
Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi. Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah.
