Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu/Net
Keberatan disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu atas tudingan “mengecoh†yang disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prastowo Yustinus.
Mulanya, Said Didu menyimpulkan isi dari sebuah pemberitaan tentang keyakinan Sri Mulyani bahwa negara bisa bayar utang asal warga taat membayar pajak. Dalam pemberitaan itu, Sri Mulyani optimis pemerintah bisa membayar tunggakan utang apabila penerimaan pajak berhasil dikumpulkan.
“Kata sederhananya begini. Pemerintah yang buat utang dan rakyat yang bayar,†simpulan Said Didu yang disampaikan lewat akun Twitter pribadinya, Rabu siang (25/8).
Prastowo Yustinus lantas menyambar kicauan ini. Menurutnya, apa yang disampaikan Said Didu mengecoh publik.
“Pernyataan ini mengecoh, seolah baru kali ini pemerintah berutang. Justru sejarah menunjukkan Indonesia dari masa ke masa mampu menjaga kepercayaan investor dengan tata kelola yang baik. Utang dibayar melalui APBN yang akuntabel, sebagai output dari aktivitas ekonomi nasional,†tuturnya.
Said Didu menjawab. Dia memastikan bahwa simpulannya itu tidak mengecoh sama sekali. Sebab, fakta memang membuktikan hal itu.
Dia mengatakan, faktanya yang membuat utang memang pemerintah sesuai kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Sementara yang bayar memang rakyat lewat pajak.
“
Mengecoh? Pernyataan saya: 1) bhw pemerintah yang buat utang- salah? 2) bahwa rakyat yang bayar utang lewat bayar pajak- salah? Selamat "bekerja" Mas Prastow. Terus jaga kesehatan dan pelihara akal sehat,†sambungnya.
Tidak cukup sampai di situ, Said Didu turut mengurai beban tinggi Indonesia untuk membayar bunga utang. Per 2021, bunga utang sudah mencapai Rp 370 triliun dan tahun 2022 sekitar Rp 405 triliun.
Bunga besar ini dikarenakan utang jumbo yang mencapai Rp 7 ribu triliun. Sementara bunga utang tinggi dipatok tinggi, di angka 6 hingga 7 persen.
“Ketiga utang sebagian besar berupa Surat Utang Negara yang bunganya harus dibayar tiap bulan. Semoga jelas,†tutupnya.
