Berita

Logo Indonesia Corruption Watch (ICW) /Net

Hukum

Tak Tanggapi Somasi Moeldoko, Pakar Hukum: ICW Tak Boleh Hit and Run

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 00:23 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengirimkan surat somasi ketiga kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk mendapat klarifikasi atas tuduhan keterlibatan mengambil keuntungan dari peredaran obat Ivermectin dan ekspor beras. Langkah ini dinilai wujud dari kekeluargaan yang diutamakan ketimbang jalur hukum.

"Langkah Moeldoko terhadap ICW harus dilihat dari sudut penyelenggara negara dan lembaga civil society yang memliki tugas sebagai watch dog antikorupsi. Sikap Moeldoko melakukan somasi lazim sampai tiga kali merupakan langkah pro justitia," ujar Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/8).

Menurut dia, somasi yang dilayangkan Moeldoko berkenaan dengan upaya hukum karena tuduhan ICW berdampak negatif terhadap nama baik dan karir Moeldoko. Maka perlu diklarifikasi oleh ICW sesuai dengan norma kebiasaan dan hak yang berlaku. Ia pun menilai ICW perlu menjawab seluruh klarifikasi yang diminta pihak Moeldoko dengan penuh tanggung jawab.

"ICW harus bertanggung jawab atas tuduhan terhadap Moeldoko sebagai asas hukum," tegasnya.

Romli yang merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran mengatakan, warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

"Siapa yang menuduh harus membuktikan dengan sikap ksatria dan tidak lari bermain, hit and run," pungkasnya.

Penasihat hukum Moeldoko, Otto Hasibuan melayangkan somasi kali ketiga bagi ICW. Tenggat waktu yang diberikan kepada ICW untuk memberi klarifikasi 5x24 jam sejak Jumat (20/8).

Somasi pertama Moeldoko dilayangkan pada 30 Juli 2021, kemudian somasi kedua pada 6 Agustus 2021. Dalam kedua somasi tersebut, Otto meminta peneliti ICW Egi Primayogha memberikan bukti-bukti dari mengenai pernyataan soal Moeldoko mengambil rente dari peredaran Ivermectin serta menggunakan jabatannya untuk melakukan ekspor beras.

"Apabila tidak mencabut dan meminta maaf, saya nyatakan dengan tegas kami sebagai penasihat hukum akan melapor ke Polisi," kata Otto.

Otto menyebut Moeldoko sudah memberikan waktu yang cukup kepada ICW untuk menjawab somasi pertama dan kedua. Akan tetapi, dia merasa tidak puas dengan surat jawaban ICW. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk berlindung di balik demokrasi tetapi mencemarkan nama orang lain.

"Jadi, kalau sampai tidak minta maaf, kami akan lapor kepada yang berwajib, ke kepolisian. Mudah-mudahan Pak Moeldoko sendiri yang akan melapor ke kepolisian," kata Otto.

Menurut Otto, Egi Primayogha tidak membalas somasi Moeldoko, tetapi yang membalas somasi adalah Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

"Di surat dia disebut sebagai Koordinator ICW saja, bukan kuasa hukum saudara Egi, padahal yang tegas yang memberikan menyampaikan siaran pers dan diskusi publik adalah Egi sendiri dan temannya, jadi perbuatan pidana itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain," ujar Otto.

Dalam surat balasan ICW tersebut, Otto menilai ICW tidak dapat membuktikan analisis mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras. "Balasan mereka benar-benar melakukan fitnah dan pencemaran nama baik karena mereka mengatakan melakukan penelitian sebelum mengungkap ke media," katanya.

Dalam balasan surat, lanjut dia, ternyata bila dilihat metodologinya tidak ada interview, hanya mengumpulkan data sekunder. Dengan demikian, ini bukan penelitian karena ICW hanya membuat analisis dengan menggabung-gabungkan cerita yang ada di media.


Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Kabar Beredar, Jokowi Ingin Hadi Tjahjanto Geser Mahfud MD Jadi Menko Polhukam

Rabu, 13 Oktober 2021 | 11:57

UPDATE

Pekikan Spirit Baru Rebut Kemenangan Pemilu 2024 di HUT ke-57 Golkar: Airlangga Presiden!

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:17

Desa di Tolitoli Terdampak Banjir Bandang

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:00

Syarif Hasan: Partai Demokrat Teguh Tolak Amandemen UUD 1945

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:36

Akbar Tandjung hingga JK Hadiri Puncak HUT Golkar ke-57

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 19:18

PDIP Tak Tentukan Capres Hasil Survei, Orang Dekat Mega Ungkit Kepemimpinan SBY

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:55

Aktivis Perempuan Tuntut DPP Gerindra Copot Benjamin Kristianto yang Lakukan Asusila dan KDRT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:39

Didakwa Pasal Penculikan, Mantan Mendagri Italia Matteo Salvini Terancam Dibui 15 Tahun

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:18

Dukung Polri Berantas Pinjol Ilegal, Tagar #AyoPolisiSikatPinjol Trending di Twitter

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 18:14

RR Ready Bantu Selamatkan Garuda Tanpa Embel-embel Jatah Komisaris, tapi ...

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:55

Taiwan dan Slovakia Teken Tujuh Nota Kesepahaman, Mulai Bidang Pariwisata hingga Pengembangan Ruang Angkasa

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:40

Selengkapnya