Berita

Founder Citra Institute, Yusak Farchan. (Foto; RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

MINGGU, 14 DESEMBER 2025 | 08:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Usulan pembentukan koalisi permanen pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih menimbulkan pertanyaan di publik khususnya terkait dengan orientasinya.

Founder Citra Institute, Yusak Farchan menjelaskan, usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu, harus dicermati dalam konteks kebangsaan.

Sebab menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul pemaknaan politis dalam isu koalisi permanen itu, apalagi mengingat yang menyampaikan seorang ketua umum partai politik.


"Saya kira konsekuensi dari berkoalisi saat pilpres hanya dua, yaitu menang atau kalah," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 14 Desember 2025.

Dia memandang, dalam koalisi wajar jika akan terdapat dua kubu yang bertentangan. Dimana pada satu sisi ada kubu koalisi dan di sisi yang lain ada kubu oposisi.

"Nah mestinya yang kalah konsisten di luar pemerintahan alias oposisi, agar tidak ada fenomena in-out atau on-off seperti yang disinggung Bahlil," tutur Yusak.

"Tapi poblemnya, koalisi yang kalah pilpres, sering ikut-ikutan masuk ke pemerintahan atas nama penguatan stabilitas politik," sambungnya menjelaskan.

Lebih dari itu, Yusak memandang fakta politik hari ini memperlihatkan corak koalisi pemerintahan bersifat terbuka. Alih-alih, justru cenderung meniadakan oposisi.

"Yang menang pilpres tidak pede memerintah tanpa dukungan mayoritas, dan yang kalah pilpres juga ingin masuk atau merasakan menang. Akhirnya tidak jelas konsep koalisi yang dibangun," ucapnya.

Oleh karena itu, Yusak mendorong agar Presiden Prabowo membuat koalisi yang tak sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi membentuk koalisi yang efektif untuk menyejahterakan rakyat.

"Koalisi permanen memang perlu dilembagakan sejak dini, agar konsep koalisi tidak terjebak pada perburuan kekuasaan semata (rent-office seeking)," ungkap Yusak.

"Tetapi, koalisi yang dibangun berdasarkan orientasi atas kebajikan umum," demikian Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Bukan Indonesia yang Bebaskan Flotilla dari Israel

Sabtu, 23 Mei 2026 | 01:30

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Asosiasi Dosen Tuntut Gaji Minimal Dua Kali Lipat UMP

Senin, 25 Mei 2026 | 12:20

Zulhas Jangan Limpahkan Salah Nama Desa ke Bawahan

Senin, 25 Mei 2026 | 12:19

Fraksi Gerindra Apresiasi Pemulangan 9 WNI, Sebut Bukti Efektivitas Diplomasi RI

Senin, 25 Mei 2026 | 12:04

Dolar Kabur, Mafia Makmur

Senin, 25 Mei 2026 | 12:00

Rencana Jokowi Keliling Indonesia Diduga Terkait Dinamika Politik 2029

Senin, 25 Mei 2026 | 11:55

Kiai Imam Jazuli Perkuat Inovasi Pesantren Lewat Workshop Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 11:52

Pengamat Soroti Dampak Zulhas Salah Informasi ke Presiden

Senin, 25 Mei 2026 | 11:44

GOR Tri Lomba Juang Bakal Direhabilitasi Standart World Athletics Certification System

Senin, 25 Mei 2026 | 11:41

Awal Pekan, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp81 Ribu per Kg

Senin, 25 Mei 2026 | 11:39

LOFF 2026 Dorong Kota Semarang Jadi Pusat Ekosistem Sinema Dunia

Senin, 25 Mei 2026 | 11:31

Selengkapnya