Berita

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi/Repro

Politik

Temuan Survei Indikator: 60,7 Persen Masyarakat Puas dengan Praktik Demokrasi Indonesia

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 18:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Meskipun mengalami penurunan dibanding 2019 dan 2020, namun dukungan publik terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia tetap mayoritas.

Begitu temuan survei terbaru Indikator Politik Indonesia bertema “Evaluasi Publik terhadap Kebijakan Penanganan Pandemi, Vaksinasi dan Peta Elektoral Terkini” yang dirilis Rabu siang (25/8).

"Kebanyakan, 38,5 persen, merasa Indonesia saat ini tetap sama keadaan demokrasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang menilai menjadi makin kurang demokratis lebih tinggi ketimbang yang menilai makin demokratis (30,1 persen: 19,2 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya.


Burhanuddin menambahkan, mayoritas warga merasa cukup atau sangat puas terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara Indonesia sejauh ini, presentasenya tercatat 60.7 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap praktik demokrasi tampak meningkat dibanding pengukuran sebelumnya sepanjang tahun 2021," demikian Burhanuddin Muhtadi.

Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar sejak 30 Juli-4 Agustus 2021 ini menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang serta toleransi kesalahan (margin of eror-MoE) sekitar -+2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dengan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supenvisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Turut hadir narasumber dalam acara tersebut antara lain Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, Politkus Partai Gerindra Habiburokhman, Politikus PDIP Aria Bima.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya