Kader PDIP Minta Maaf Keadilan Sosial Bagi Wong Cilik Belum Terwujud

Kritik kepada PDI Perjuangan yang disampaikan Ketua Forum Korban Mafia Tanah, Kendi Budiardjo dibalas dengan permintaan maaf oleh kader banteng moncong putih.

Dalam kritik itu, Kendi Budiardjo menyampaikan keheranannya dengan PDIP yang kerap mengklaim diri sebagai partai wong cilik. Sebab seharusnya, klaim itu menandakan PDIP sudah siap membuat wong cilik yang hidup susah menjadi sejahtera.

Namun sebaliknya, yang terjadi justru hampir seantero negeri berteriak kesusahan.

Kritik itu disampaikan Kendi Budiardjo kepada kader PDIP, Bambang Beathor Suryadi melalui pesan singkat lewat WhatsApp. Kritik Kendi Budiardjo merupakan jeritan dari masyarakat yang telah bertahun-tahun bahkan ada yang berpuluh tahun berupaya mencari keadilan atas hilangnya hak milik atas lahan tanahnya.

Menjawab kritik tersebut, Beathor Suryadi menyampaikan permohonan maaf.

“Saya Bambang Beathor Suryadi, Kader PDIP yang pernah ditugaskan partai di DPR RI dan di Kantor Staf Presiden (KSP) memohon maaf atas belum terwujudnya keadilan seperti yang tercantum pada butir kelima Pancasila,” tuturnya kepada redaksi sesaat lalu, Rabu (25/8).

Beathor Suryadi lantas menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Indonesia yang telah mendukung PDIP, sehingga bisa menang 2 kali dalam pemilu secara berturut-turut.

Dia mengurai bahwa sila kelima Pancasila belum terwujud sempurna, salah satunya karena koalisi. PDIP yang tidak sanggup mengusung capres sendiri di dua pilpres terakhir yang dimenangkan kader PDIP, harus menjalin koalisi denghan partai lain.

Koalisi kemudian membentuk kabinet dan memberi peluang kader partai lain untuk ikut menduduki jabatan kementerian. Sehingga membutuhkan konsolidasi lebih masif untuk menyamakan visi antar partai.

“Tidak benar tudingan bahwa kabinet Jokowi, kader dari PDI Perjuangan tidak patuh hukum atas putusan Mahkamah Agung dan tidak patuh terhadap putusan Komisi Informasi Publik,” sambungnya meyakinkan.

Beathor Suryadi memastikan bahwa PDIP berisi kumpulan pejuang yang bertugas melindungi warga tertindas oleh ketidakadilan hukum.

Dia lantas menyinggung posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dijabat bukan dari orang PDIP, Sofyan Djalil.

“Sebagaimana yang kita pahami, jabatan kementerian ini syarat dengan kepentingan, terutama pengusaha pemegang HGU, baik untuk tambang maupun kebun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Beathor turut menyoal pernyataan Sofyan Djalil yang menyebut sawit adalah industri yang dibutuhkan pemerintah dan tidak mungkin membuka peta HGU.

Atas dasar itu, dia bertanya mengapa HGU dikeluarkan pihak BPN dengan memasukkan lahan tanah warga ke dalam PT.

“Kenapa Pak Sofyan tidak mau mencari jalan mediasi. Bukankah PT sudah begitu makmur, kenapa tidak membayar saja sewa tanah yang digunakan atau berbagi hasil panen atas lahan warga yang ikut panen,” tanyanya.

Terlepas dari itu, Beathor Suryadi memastikan Jokowi tetap konsisten terhadap janji politik untuk tegak lurus membenahi HGU. Di mana sewaktu-waktu HGU itu bisa dibatalkan dan dicabut izinnya.ut ijinnya...

“HGU itu berusia 25 tahun dan terus diperpanjang dan sepanjang itu pula derita kaum marhaen. Wong cilik sandal jepit menderita,” ujarnya.

“Saya Fikir dalam usia Republik 76 tahun ini, sudah saatnya membumikan kesejahteraan rakyat. Tidak lagi ada pengusaha kaya raya di atas derita rakyat yang tanahnya dikelola perusahaan,” demikian Beathor Suryadi.