Wamenlu Uzra Zeya: Kehadiran AS di Afghanistan Pencapaian Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kaum Perempuan

Amerika Serikat (AS) menggambarkan kehadirannya di Afghanistan selama 20 tahun terakhir sebagai pencapaian untuk hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan perempuan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Sipil, Demokrasi dan HAM Uzra Zeya ketika mengikuti sesi darurat pertemuan Dewan HAM PBB pada Selasa (24/8).

Zeya juga menyatakan kecaman atas berbagai serangan terhadap warga sipil, perempuan, jurnalis, hingga kelompok minoritas di Afghanistan. Ia mendesak agar pencapaian HAM dan kebebasan selama 20 tahun terakhir di Afghanistan dapat terus dipertahankan.

"Kemajuan yang diraih dengan susah payah untuk menghormati HAM dan kebebasan mendasar selama 20 tahun terakhir, terutama bagi perempuan dan anggota kelompok minoritas, harus dipertahankan," ujar Zeya.

Dalam pernyataannya, Zeya mengatakan semua pihak harus memberikan akses yang aman dan tanpa hambatan bagi personel dan badan kemanusiaan untuk memberikan bantuan ke Afghanistan.

"Semua warga negara Afghanistan dan warga negara asing yang ingin pergi harus diizinkan melakukannya dengan aman," tambah dia.

Zeya juga melanjutkan, akhir konflik berkelanjutan di Afghanistan hanya dapat dicapai melalui penyelesaikan politik yang inklusif, adil, dan tahan lama, dengan menjunjung tinggi HAM seluruh warganya.

Pernyataan itu berbanding terbalik dengan pidato yang disampaikan Dutabesar China untuk PBB Chen Xu pada kesempatan yang sama. Ia menyampaikan bahwa AS dan sekutunya, termasuk Inggris dan Australia harus bertnggung jawab atas pelanggaran hak oleh pasukan mereka selama berada di Afghanistan.

Setelah 20 tahun memulai invasi ke Afghanistan, AS dan sekutu-sekutunya menarik diri dengan tenggat waktu 31 Agustus 2021. Penarikan AS itu menjadi dorongan bagi Taliban untuk menguasai Kabul pada 15 Agustus, dan kaburnya Presiden Ashraf Ghani yang digulingkan.

Kembali bangkitnya Taliban di Afghanistan memicu banyak pertanyaan mengenai situasi HAM dan hak-hak perempuan di negara Asia Selatan itu.