Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah/Repro

Politik

Contohkan Amerika, Fahri Hamzah: Banyak Partai dalam Sistem Presidensial Biasanya Agak Kacau

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 04:28 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sistem Presidensial dianggap ideal jika partai politiknya berjumlah terbatas. Seperti Amerika Serikat mejadi contoh role model ideal bagi sistem Presidensial lantaran hanya memiliki dua partai politik.

Demikian antara lain disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam channel akun Youtube Fadli Zon yang dilihat redaksi, Rabu dini hari (25/8).

Menurut Fahri, dengan hanya dua partai politik di Amerika Serikat yakni Demokrat dan Republik, Presidensialismenya terkonsolidasi dengan baik. Ide besar berpikir Amerika tersentralisasi ke dalam dua partai politik tersebut. Sehingga Fahri beranggapan sangat ideal dalam hal check and balance dalam pemerintahannya.


"Yang berdasarkan studi memang, kalau dia sistem Presidensialisme (tapi) partainya banyak biasanya agak kacau. Maksimal disebutnya itu lima," kata Fahri.

Di beberapa negara Amerika Latin, kata Fahri, banyak yang mengkonfirmasi bahwa sistem Presidensial namun banyak partai negaranya berantakan, meski ia tak menyebut negara yang dimaksud.

Menurut Fahri, jika negara menganut sistem multi partai sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, sebaiknya menerapkan sistem parlementer yakni sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

"Di Amerika Latin banyak negara kacau itu gara-gara, Presidensialisme dan multi partaisme. Kalau multi partisme sebaiknya sistemnya itu parlementer.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya