Berita

Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita/Net

Hukum

Anggap Ucapan Rocky Gerung Telah Hina Jokowi, Prof Romli Atmasasmita Singgung SKB Penerapan UU ITE

RABU, 25 AGUSTUS 2021 | 01:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Tweet pengamat politik Rocky Gerung dianggap telah menghina dan mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo.

Demikian antara lain ditegaskan pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/8).

Menurut Prof Romli, meskipun Tweet Rocky mengundang reaksi keras masyarakat, namun pihak kepolisian tidak bisa melakukan tindakan apa-apa.


"Mengapa? Disebabkan adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) Polri, Kejaksaan Agung dan Kemenkominfo telah mengakibatkan ketentuan pasal 27 Jo pasal 28 UU ITE mandul," tandas guru besar ilmu hukum pidana internasional ini.

Disisi lain, juga terdapat kekeliruan dari Mahkamah Konstitusi RI dalam menilai ketentuan pasal 27 dan pasal 28 UU ITE serta tidak mempertimbangkan ketentuan UUD45 pasal 28J yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, akan tetapi jika negara boleh membatasi hak tersebut sepanjang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban dan keamanan.

"Jelas dengan pasal 28 J UUD45, dan ketentuan pasal 27 dan 28 UU ITE sudah benar on the right track," ungkap Prof Romli.

Sebagaimana SKB tersebut mengatur bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE yakni, bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Hal tersebut menjadi delik aduan jika korban sendiri atau dalam hal ini Presiden Jokowi yang melaporkannya. Sementara dalam pasal 28 dalam SKB itu menyebut bahwa penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.

Padahal menurut Prof Romli, pasal 27 dan 28 UU ITE justru negara mengakui asas universal terbatas atau asas HAM Partikularistik, bukan asas HAM Universal. Dimana asas HAM Partikularistik itu telah diakui dalam Bangkok Declaration of Human Right negara-negara Asean.

"Saran. Agar SKB bersama segera dicabut sehigga setiap orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dengan sengaja diketahui umum segera diberangus karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban dan keamanan," pungkas Prof Romli Atmasasmita.

Sebelumnya, pengamat politik, Rocky Gerung telah mencuit tulisan “Pakaian adat dengan kelakuan biadab. Ya bernilai sampah” di akun Twitter pribadinya, @rockygerung_rg, 16 Agustus 2021.

Akibatnya, netizen pun ramai-ramai mendesak polisi untuk menangkap Rocky Gerung. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya tagar #TangkapRockyGerung di tengah desakan mereka.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya