Berita

Para pejuang Taliban/Net

Dunia

G7 Dilema, Antara Memberi Pengakuan atau Sanksi untuk Taliban

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 12:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kelompok tujuh negara maju, G7, akhirnya bertemu untuk membahas perkembangan situasi di Afghanistan, setelah Taliban berhasil merebut kekuasaan.

Para pemimpin kelompok yang berisi Amerika Serikat (AS), Inggris, Jepang, Italia, Prancis, Jerman, dan Kanada ini dijadwalkan bertemu secara virtual pada Selasa (24/8). Pertemuan juga akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, seperti dilaporkan Reuters.

Pertemuan itu akan difokuskan pada keputusan apakah mereka akan mengakui secara resmi rezim Taliban atau sebaliknya, memberikan sanksi untuk kelompok itu.


"Para pemimpin G7 akan setuju berkoordinasi mengenai apakah atau kapan mengakui Taliban. Mereka (juga) akan berkomitmen untuk terus bekerjasama secara erat," ujar seorang diplomat Eropa.

Para pemimin G7 diperkirakan akan menggunakan pernyataan bersama untuk mendorong Taliban mematuhi janji dan menghormati hak-hak perempuan serta hubungan internasional.

Dutabesar Inggris untuk AS Karen Piere mengatakan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pertemuan G7.

"Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua dapat menangani rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu dan terpadu. Kami akan menilai rezim baru dengan tindakan, bukan kata-kata," kata Pierce.

Pengakuan adalah tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk memungkinkan akses Taliban ke bantuan asing yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.

Mantan Wakil Kepala Misi di Kedutaan AS di Kabul, Annie Pforzheimer mengatakan, pengakuan merupakan salah satu pengaruh terpenting.

"Ini akan jauh lebih kuat jika dikoordinasikan dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintahan baru inklusif dan mengakui komitmen terhadap hak asasi manusia Afghanistan," jelasnya.

Berdasarkan perjanjian antara AS dan Taliban pada Februari 2020, Washington secara eksplisit menyatakan bahwa Taliban tidak diakui oleh AS sebagai sebuah negara.

Sementara itu, keputusan AS untuk terburu-buru menarik pasukannya hingga memicu jatuhnya Kabul pada 15 Agustus dan skema evakuasi yang kacau di Afghanistan telah memicu kritik dari sekutu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya