Berita

Lambang program BPJS Plus, Perisai Hukum/Net

Nusantara

FSPTSI Beri Layanan Perisai Hukum Bagi Driver Ojol, Pekerja, dan Buruh

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 14:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sebuah terobosan dilakukan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam melindungi para driver online dan masyarakat pekerja serta buruh.

Federasi SPTSI di bawah Ketua Umum, HM. Jusuf Rizal mengembangkan program bernama untuk menambah layanan BPJS Ketenagakerjaandan Kesehatan. Program BPJS Plus ini dibuat berdasarkan kebutuhan para driver, pekerja maupun buruh di lapangan.

“Kita tidak mengganggu program BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, tapi kita bersinergi untuk melengkapi,” tegas Jusuf Rizal kepada wartawan, Senin (23/8).


Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu mengurai bahwa program BPJS plus yang dimaksud adalah pemberian proteksi (perlindungan) hukum atau perisai hukum bagi mereka yang ikut program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, yang dikelola oleh FSPTSI bekerjasama dengan LBH LSM LIRA.

Program ini diluncurkan lantaran banyak driver, pekerja, dan buruh yang mengalami masalah hukum saat menjalankan pekerjaannya.

Misalnya, saat terkena musibah, seperti PHK, pelecehan, tindakan kesewenangan, kecelakaan lalu lintas, dan sering mereka mengalami kendala saat berhadapan dengan hukum.

“Untuk itu, FSPTSI-LBH LSM LIRA akan memberikan bantuan hukum dan advokasi (perisai hukum). Proteksi hukum ini tidak ada dalam program BPJS, baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Kami melengkapi dan bermitra dengan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan,” tambah Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) itu.

Jusuf Rizal mengurai, jika pekerja sektor informal ikut program BPJS Ketenagakerjaan sebagai Bukan Penerima Upah (BPU) cukup membayar Rp 16.800 per bulan untuk paket program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sementara untuk memperoleh layanan program “Plus” berupa proteksi hukum dari pihaknya, pekerja cukup membayar administrasi Rp 25 ribu per tahun. Layanan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikatakan saat ini masalah hukum sangat penting. Jika para pekerja tidak paham hukum, bisa-bisa saat menghadapi masalah justru dipermainkan yang dapat menimbulkan mengeluarkan biaya besar. Dengan memiliki proteksi perisai hukum akan lebih simpel dan murah.

“Jadi melalui layanan BPJS plus berupa proteksi perisai hukum, kami memberikan layanan bagi driver, ojek, pekerja maupun buruh untuk bina, lindung, dan sejahtera. Artinya bagi mereka yang mengalami masalah hukum saat melaksanakan kerja akan diberi advokasi dan hukum,” tegasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya