Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

PKS Tolak Segala Bentuk Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

SENIN, 23 AGUSTUS 2021 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegaskan menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Baik itu perpanjangan satu periode atau perpanjangan akibat penundaan pemilu 2024.

Hak tersebut ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons wacana penundaan pemilu serentak yang seharusnya berlangsung November 2024 ke 2027 seperti yang ramai diperbincangkan.

"Tanpa ada dasar yang kuat kita tolak perpanjangan masa presiden atau perpanjangan yang lain," tegas Ketua DPP PKS, Mardani Sera kepada wartawan, Senin (23/8).


Namun demikian, PKS akan mendiskusikan lebih lanjut bila ada payung hukum yang membolehkan perpanjangan jabtan presiden. Untuk saat ini, anggota Komisi II DPR RI ini memastikan partainya istiqomah mendukung jabatan presiden cukup maksimal dua periode saja.

"Soal payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per lima tahun, kami akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup dua kali masa jabatan presiden," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya