Berita

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini/Net

Politik

Jamiluddin Ritonga: Distribusi Bansos Masih Bermasalah, Mensos Harusnya Contoh DKI Jakarta

SABTU, 21 AGUSTUS 2021 | 19:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Proses distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Mulai dari ditemukan beras tak layak, hingga daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peristiwa semacam itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos sudah baik.

"Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/8).


Selain itu, menurut Jamiluddin, sistem pengawasan distribusi Bansos juga masih lemah. Sebab, apabila sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini.

Atas dasar itu, ia memandang seharusnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mencontoh distribusi Bansos yang sukses dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah pimpinan Anies Baswedan ini Jamiluddin melihat warga mendapat beras kualitas premium, dan warga menilai berasnya enak serta pulen.

"Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan," tegasnya.

Selain itu, Jamiluddin juga menyoroti soal standar Bansos yang mestinya tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan, tujuannya agar yang mendistribusikan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan.

Karena itu Jamiluddin menambahkan, Mensos Risma juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan Bansos. Jika hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang.

"Untuk itu, Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia," katanya.

"Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah," demikian Jamiluddin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya