Berita

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro

Politik

Soal Catatan The Economist, Demokrat: Demokrasi Era Jokowi Ada Begal Partai, Jauh di Bawah Era SBY

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist mencatat, demokrasi era Presiden Joko Widodo Jokowi dilemahkan, seperti menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kekinian semakin menurun.

Wacana tersebut ditanggapi Partai Demokrat melalui Jurubicaranya, Herzaky Mahendra Putra, yang mengungkapkan demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Namun, Partai Demokrat menemukan catatan demokrasi di era Jokowi semakin menurun. Di mana, Herzaky menyebutkan catatan tersebut merupakan hasil kajian The Intelligence Economist Unit.


Bahkan, kata dia, Freedom House selaku lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).

Apalagi, sambungnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Kata Herzaky, pendapat tersebut merupakan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet. Sehingga, warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei.

"Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," katanya.

Tak hanya itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini, adanya upaya dari petinggi negara yang mencoba melakukan pembegalan partai politik, secara langsung telah mempertontonkan kualitas demokrasi yang melemah.

"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya," sesalnya.

Sialnya, masih kata Herzaky, sampai dengan saat ini, sosok "begal partai" itu masih bisa dengan tenang duduk santai di atas jabatan yang diembannya meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," pungkasnya.

Pada Jumat (21/8), Majalah The Economist menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya