Berita

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro

Politik

Soal Catatan The Economist, Demokrat: Demokrasi Era Jokowi Ada Begal Partai, Jauh di Bawah Era SBY

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist mencatat, demokrasi era Presiden Joko Widodo Jokowi dilemahkan, seperti menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kekinian semakin menurun.

Wacana tersebut ditanggapi Partai Demokrat melalui Jurubicaranya, Herzaky Mahendra Putra, yang mengungkapkan demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Namun, Partai Demokrat menemukan catatan demokrasi di era Jokowi semakin menurun. Di mana, Herzaky menyebutkan catatan tersebut merupakan hasil kajian The Intelligence Economist Unit.


Bahkan, kata dia, Freedom House selaku lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).

Apalagi, sambungnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Kata Herzaky, pendapat tersebut merupakan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet. Sehingga, warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei.

"Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," katanya.

Tak hanya itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini, adanya upaya dari petinggi negara yang mencoba melakukan pembegalan partai politik, secara langsung telah mempertontonkan kualitas demokrasi yang melemah.

"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya," sesalnya.

Sialnya, masih kata Herzaky, sampai dengan saat ini, sosok "begal partai" itu masih bisa dengan tenang duduk santai di atas jabatan yang diembannya meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," pungkasnya.

Pada Jumat (21/8), Majalah The Economist menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya