Berita

Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Repro

Politik

Soal Catatan The Economist, Demokrat: Demokrasi Era Jokowi Ada Begal Partai, Jauh di Bawah Era SBY

JUMAT, 20 AGUSTUS 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan terbaru majalah ekonomi kelas dunia, The Economist mencatat, demokrasi era Presiden Joko Widodo Jokowi dilemahkan, seperti menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia kekinian semakin menurun.

Wacana tersebut ditanggapi Partai Demokrat melalui Jurubicaranya, Herzaky Mahendra Putra, yang mengungkapkan demokrasi Indonesia memang berada di titik terendah dalam 14 tahun terakhir.

Namun, Partai Demokrat menemukan catatan demokrasi di era Jokowi semakin menurun. Di mana, Herzaky menyebutkan catatan tersebut merupakan hasil kajian The Intelligence Economist Unit.


Bahkan, kata dia, Freedom House selaku lembaga pemerhati dan pendukung demokrasi internasional, mengkategorikan Indonesia di era Jokowi sebagai negara partly free, dengan nilai yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Jauh di bawah era SBY yang berhasil membawa Indonesia cukup lama bertahan di kategori negara bebas atau free," kata Herzaky saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/8).

Apalagi, sambungnya, fenomena penangkapan pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Kata Herzaky, pendapat tersebut merupakan catatan koalisi masyarakat sipil, seperti Amnesty Internasional dan SAFENet. Sehingga, warga pun semakin takut berbicara dan berekspresi di muka umum menurut hasil berbagai survei.

"Belum lagi merebaknya intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer secara terorganisir," katanya.

Tak hanya itu, menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat ini, adanya upaya dari petinggi negara yang mencoba melakukan pembegalan partai politik, secara langsung telah mempertontonkan kualitas demokrasi yang melemah.

"Baru di Indonesia-lah, ada begal politik yang dilakukan terhadap Partai Politik secara terang-terangan oleh orang dekat Presiden, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko yang bukan kader parpol tersebut, dan gerombolannya," sesalnya.

Sialnya, masih kata Herzaky, sampai dengan saat ini, sosok "begal partai" itu masih bisa dengan tenang duduk santai di atas jabatan yang diembannya meskipun jelas-jelas melakukan perbuatan tidak terpuji.

"Tanpa merasa risih dan tanpa mendapatkan konsekuensi apapun," pungkasnya.

Pada Jumat (21/8), Majalah The Economist menurunkan sebuah laporan yang menyengat.

“Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed,” begitu judul op-ed yang diawali dengan kata “Jokowho?”. Artinya, “Presiden Indonesia menjanjikan reformasi. Namun adalah dirinya yang berubah.”

Di bagian bawah judul itu tertulis kalimat teaser, “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi” atau bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, “Demokrasi semakin dilemahkan di bawah pemerintahan Jokowi.”

Artikel ini juga memuat sebuah kartun yang sejalan dan menggambarkan kondisi yang disebutkan di dalam judul.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya