Salah satu mural bergambar mirip Presiden Jokowi/Net
Demokrat mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku mengapresiasi kritik membangun dan selalu menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab dalam pidato kenegaraannya. Namun kenyataannya, para pelaku pembuat mural yang mengkritik dicari-cari dan dikejar-kejar. Muralnya pun dihapus.
Demikian antara lain disampaikan koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/8).
Seharusnya menurut Herzaky, munculnya mural, atau gambar jalanan yang bernuansa kritik kepada pemerintah Joko Widodo, disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah.
Bagi dia, munculnya mural ini tanda ada kegelisahan di kalangan rakyat bawah atas situasi yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari akibat pandemi.
"Nah, kegelisahan ini harus dicari tahu akar permasalahannya, dan dicarikan solusinya. Bukan malah diredam atau ditutup-tutupi," kata Herzaky.
Selayaknya angka kematian terus meningkat akibat covid-19, harus dicari cara mengapa bisa meningkat drastis, dan bagaimana menurunkan jumlah rakyat yang meninggal karena covid-19.
"Bukan malah memainkan data, apalagi menghapusnya dari indikator penanganan covid-19. Begitu pula dengan aspirasi dan kegelisahan rakyat ini," sesal dia.
Mural yang muncul tersebut, menurut Herzaky adalah wujud dari cara rakyat dalam mengekspresikan aspirasinya. Menyalurkan kegelisahannya. Karena bingung, tidak tahu lagi mesti mengadu kemana atau mesti bagaimana lagi menyikapi situasi berat terkini.
"Ini seharusnya menjadi introspeksi pemerintah juga. Bagaimana pemerintah seharusnya bisa memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sebelum mereka mengekspresikan kegundahannya melalui mural," tandas dia.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah turun ke lapangan hanya sekedar untuk pencitraan, melainkan seharusnya benar-benar untuk memahami situasi dan mengecek kondisi terkini dari rakyatnya.
"Seharusnya, ekspresi rakyat seperti ini, diberikan tempat, ruang, untuk menyalurkan. Jangan kemudian kreativitasnya malah dimatikan. Di era pandemi, tekanan hidup sudah berat. Jangan kemudian ruang untuk berekspresi dan berpendapat malah semakin dikekang. Negeri ini negeri demokrasi, bukan negeri otoriter," demikian Herzaky menyarankan.
