Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam satu kesempatan/Net

Politik

Mega Pasang Badan Hadapi Pengkritik Jokowi, Pengamat: Mengindikasikan Ada anak Bangsa Belum Siap Berdemokrasi

KAMIS, 19 AGUSTUS 2021 | 00:15 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Cukup mengejutkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo terhadap para pengkritik.

"Pernyataan Megawati itu tentu mengejutkan, karena ia sampaikan di Indonesia yang menganut paham demokrasi. Konstitusi juga menjamin warga negaranya untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk kritik," kata pangamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).

Disamping itu, kata Jamiluddin, terasa aneh juga bila Megawati meminta kritik harus konstruktif atau yang ada solusinya. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu.


Terlebih, lanjutnya, presiden sebagai eksekutif memang bertugas sebagai eksekutor. Oleh karena itu, tugas eksekutif mencari solusi atas kritik yang disampaikan rakyatnya agar eksekusinya efisien dan efektif.

"Sangat berlebihan bila Megawati harus pasang badan bila Jokowi terus dikritik. Ini mengindikasikan masih ada anak bangsa yang belum siap berdemokrasi," ujar Jamiluddin menekankan.

Dalam sistem demokrasi ini,  aneka pendapat dan kritik akan terus menggema

"Siapa yang tidak siap dengan berisiknya demokrasi, maka orang yang bersangkutan secara alamiah akan tersingkir. Semoga Megawati tidak termasuk yang gagap dengan berisiknya demokrasi hingga harus sampai mau pasang badan," demikian Jamiluddin Ritonga.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya