Berita

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Mahfud MD Tuding Pengkritiknya Langganan Film Porno, Dedi Kurnia Syah: Terlalu Remeh Sekelas Menko Merespon Publik

RABU, 18 AGUSTUS 2021 | 17:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, kepada netizen yang mengkritik kicauannya di Twitter dinilai terlalu remeh temeh.

Penilaian itu muncul dari Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, Mahfud yang menuding pengkritiknya berlangganan film porno adalah sesuatu yang berlebihan.

"Terlalu remeh sekelas Menko merespon pembicaraan publik, terlebih membalas dengan perbandingan yang tidak sopan,” ucap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/8).


Tudingan Mahfud tersebut dia sampaikan saat berbincang dengan publik figur, Daniel Mananta, dalam siaran langsung di Instagram.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menuduh pengkritiknya memiiliki kebiasaan menonton yang lebih buruk, karena berlangganan film porno. Sedangkan dirinya mengaku hanya sekedar kebetulan melihat sinetron Ikatan Cinta yang ditonton istrinya menayangkan adegan penangkapan salah seorang pemeran oleh polisi, sehingga dirinya tertarik membicarkannya di akun Twitter pribadinya.

"Saya ingin menyampaikan pesan (di Twitter saya), kok ada ya orang ngaku saya yang membunuh langsung dihukum," ujar Mahfud dalam perbincangannya dengan Daniel Mananta, Selasa siang (17/8).

Akan tetapi, Dedi justru memandang kritik terhadap pejabat pemerintahan seharusnya mampu disikapi dengan bijaksana, bukan malah baperan dengan melontarkan kalimat kurang sopan yang akan menimbulkan polemik kembali di kalangan masyarakat.

"Padahal beliau intelektual, respon beliau berpotensi menimbulkan kritik kembali," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya