Berita

Aktivis Mahasiswa dan Aliansi Muda Perunggasan Indonesia saat mendatangi Polda Metro Jaya/Ist

Nusantara

Harga Ayam di Peternak Anjlok, Aliansi Perunggasan dan Mahasiswa Bakal Geruduk Istana Presiden

SELASA, 17 AGUSTUS 2021 | 17:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kecewa karena harga unggas di tingkat peternak (on farm) selalu jatuh, Aliansi Muda Perunggasan Indonesia bakal mendatangi Istana Kepresidenan dan Kementerian Pertanian untuk melakukan aksi damai pada Jumat (20/8). Hingga saat ini tak ada upaya tegas dari pemerintah yang mendukung para peternak rakyat untuk bisa lebih sejahtera.

Perwakilan Aktivis Mahasiswa, Lendri mengatakan, peternak ayam dan aliansi mahasiswa peternakan akan terus berjuang untuk memerdekakan peternak rakyat mandiri, khususnya berskala UMKM.

Oleh sebab itu, pihaknya tetap akan gelar aksi menuntut pemerintah berkomitmen terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

"HUT ke-76 RI belum bisa menandakan kemerdekaan bagi peternak ayam ras pedaging skala UMKM di seluruh Indonesia," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (17/8).

Lendri memaparkan, harga ayam hidup (live bird) jatuh sampai menyentuh Rp 12 ribu per kg di tingkat peternak. Akibatnya, para peternak ayam pun selalu merugi. Hal ini merupakan dampak dari tidak ada komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terhadap aturan yang telah dibuat melalui Permentan No 32 tahun 2017.

"Aturan itu yang membiarkan perusahaan integrator tidak menyelesaikan rantai dinginnya, sehingga masih banyak ditemukan integrator yang sama-sama menjual ayam hidup di tempat yang sama dengan peternak ayam mandiri. Serta tidak efektifnya Permendag No 7 tahun 2020 mengenai batas harga yang layak bagi peternak yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI," paparnya.

Ketua Aksi Damai, Nurul Ikhwan menambahkan, surat pemberitahuan aksi damai ini telah disampaikan kepada Mabes Polri. Pasalnya, Pemerintah Pusat saat ini masih menerapkan PPKM sehingga pihaknya akan menggelar aksi yang lebih elegan dengan mengikuti aturan PPKM.

"Tentunya kami ingin pesan kami sampai kepada Presiden RI, bahwasannya usaha ayam ras pedaging milik peternak mandiri UMKM wajib diselamatkan oleh pemerintah. Apalagi saat ini kami masih dijajah oleh sistem integrasi para kapitalis perusahaan luar negeri yang berbisnis perunggasan di dalam negeri," tambah Ikhwan yang juga seorang peternak asal Tasikmalaya.

Sementara itu, Korlap Aksi Damai, Henry mengatakan, Kementan maupun Kemendag harusnya bisa menjaga komitmen aturan yang dibuatnya sendiri seperti Permentan 32/2017 dan Permendag 07/2020. Sehingga, para peternak ayam mandiri mendapatkan jaminan perlindungan.

"Kami ingin sampaikan pesan ini kepada Presiden RI bahwa jajarannya belum bisa memberikan kepastian perlindungan bagi usaha kami," jelasnya.

Dalam aksi nanti, pihaknya akan menyampaikan 5 tuntutan. Yakni menuntut Presiden RI dan jajarannya menerbitkan Perpres perlindungan peternak ayam mandiri dalam negeri.

Kedua, menerapkan harga bibit anak ayam umur sehari (DOC) di angka 20 persen dari harga jual live bird, di mana mengacu pada Permendag RI No 7/2020 seharusnya di bawah Rp 6 ribu per ekor, namun saat ini harga DOC sudah menyentuh angka Rp 7.500 per ekor

Ketiga, menjaga komitmen Kementan RI pada alokasi DOC final stock 50:50 secara jelas dengan peternak sesuai Permentan 32 tahun 2017. Keempat, menjaga komitmen dalam menstabilkan harga jual live bird sesuai Permendag RI No. 7/2020 yaitu berkisar Rp 19 ribu sampai 21 ribu per kg di tingkat peternak.

Lalu kelima, memberikan sanksi kepada perusahaan integrasi atau importir GPS yang tetap menjual live bird dan tidak menyerap ke RPHU masing-masing perusahaan integrasi. Sanksi dapat berupa pengurangan kuota GPS bahkan pencabutan izin impor.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Bukan Amien Rais, Adhie Massardi Beberkan Bukti Megawati Aktor Penggulingan Presiden Gus Dur

Rabu, 06 Oktober 2021 | 16:38

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

UPDATE

Perempuan Jenggala Gandeng Kodam Siliwangi Gelar Vakasinasi Di Banjaran Bandung

Minggu, 17 Oktober 2021 | 00:04

Take Down 1.856 Layanan Pinjol, Menkominfo: Tak Ada Kompromi untuk Mereka

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:46

KPK: Dodi Alex Noerdin Dapat Jatah Rp 2,6 Miliar dari dari 4 Proyek Pemkab Muba

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:28

Akibat Korsleting, Kebakaran Gudang Barang di Mangga Dua Berhasil Dipadamkan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 23:12

Warganet: Yang Milik Rakyat Itu Hanyalah Utang dan Utang!

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:44

Susur Tanah Sunda Dilanjut, Kini Menyasar Ponpes hingga Korban Kebakaran

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:18

Tambahan Kematian Sehari 44 Orang, Kasus Aktif se Indonesia Masih 142.933 Pasien

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 22:06

Oknum Polisi Pembanting Mahasiswa Demonstran di Tangerang Akhirnya Ditahan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:47

Bertandang ke Ternate, Ganjar Pranowo Susuri Jejak Bung Karno di Keraton Ternate

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:32

Munas Alim Ulama PPP, Arwani Thomafi: Kami Akan Bahas Pinjol Hingga RUU Larangan Minol

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 21:18

Selengkapnya