Sakti Wahyu Trenggono saat melantik Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)/Ist
Deretan petinggi militer masuk di birokrasi kembali terjadi di Kementerian pemerintahan Joko Widodo.
Terbaru Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mendatangkan jenderal bintang dua TNI Angkatan Laut.
Setelah sebelumnya Irjen Polisi Antam Novambar didapuk jadi Sekretaris Jenderal KKP, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono melantik Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru.
Adin menggantikan Antam Novambar yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas dalam beberapa bulan terakhir.
Pelantikan berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat dengan protokol kesehatan yang ketat, Senin (16/8).
Dalam arahannya, Menteri Trenggono meminta dilakukan penguatan pengawasan di perairan Indonesia termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), khususnya dari praktik
Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) serta
destructive fishing.
"Saya meminta program pengawasan ini masih perlu ditingkatkan lagi, mulai dari penguatan SDM pengawasan, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan yang memenuhi standar, integrasi sistem, dan penataan kelembagaan," ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin petang (16/8).
Penguatan pengawasan di perairan Indonesia perlu dilakukan terlebih saat ini KKP sedang merancang metode Penangkapan Terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Metode tersebut dalam rangka keseimbangan antara laju eksploitasi dengan daya dukung ekosistem untuk mewujudkan keserasian antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi untuk keberlanjutan sumber daya.
"Laut Indonesia memiliki kekayaan sejumlah 132 triliun rupiah dari sektor perikanan yang harus kita jaga keberlanjutannya, dan ini menjadi salah satu tugas Ditjen PSDKP," sambungnya.
Untuk memperkuat pengawasan, menurutnya perlu peran teknologi berupa sistem terintegrasi agar dapat memantau seluruh ruang laut Indonesia. Terutama untuk pengawasan atas pelaksanaan penangkapan terukur, agar dapat berjalan efektif dan efisien yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing, serta dapat menyelamatkan dari potensi kerugian negara.
Menteri Trenggono juga meminta Dirjen PSDKP yang baru untuk memperkuat sinergi dengan TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya.
KKP seperti tidak asing dengan komponen militer masuk ke jajaran birokrasinya.
Informasi yang dihimpun
Kantor Berita Politik RMOL, selain Irjen Antam Novambar, Brigjen (Mar) Edi Juardi sejak Juli 2021 diangkat orang nomor 1 di Trenggono sebagai menjadi Staf Khusus Menteri Keluatan dan Perikanan.
Staf Khusus lainnya dari unsur TNI/Polri adalah Jenderal Bintang satu Polisi bernama Victor Gustaf Manoppo diberi kepercayaan menjabat Staf Khusus sejak Juni 2021.
