Berita

Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD), Mukhaer Pakkanna/Net

Politik

Tanggapi Pidato Jokowi, Rektor ITB-AD: Investasi Bermata Ganas, Bisa Membantu Sekaligus Mengkolonialisasi Bangsa

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 11:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI, Senin (16/8) masih sumir dan belum menukik pada inti persoalan struktural ekonomi yang menjadi janjinya.

Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD), Mukhaer Pakkanna mencatat bahwa Presiden Jokowi bermaksud menggeser struktur ekonomi yang selama ini selalu ditopang sektor konsumsi, menjadi sektor investasi terutama investasi asing.

“Di sini terlihat kebijakan liberalisasi ekonomi menjadi prime mover ekonomi pemerintah. Makanya UU Cipta Kerja dan segala regulasi turunannya harus terus digas dan dikebut di lapangan. Karena sektor itu yang menjadi harapan di tengah pandemi,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/8).


Padahal, sambung Mukhaer Pakkanna, menguatkan struktur ekonomi bukan semata bertumpu pada sektor investasi.

Dia mengingatkan bahwa investasi sesunguhnya bermata ganas. Di satu sisi bisa membantu pemerintah, tapi di sisi lain juga sekaligus mengkolonialisasi bangsa.

“Sejatinya, investasi asing itu dalam jangka panjang memantik tingkat repatriasi dana yang keluar negeri jauh lebih besar. Terjadi the cost of colonialsm,” tekannya.

Jika Presiden Jokowi ingin membangun struktur ekonomi seperti yang diucapkan dalam pidato tahunan itu, maka Mukhaer Pakkanna menyarankan agar pondasi kekuatan ekonomi domestik berbasis ekonomi rakyat yang diutamakan.

Bagaimana mungkin membangun kekuatan ekonomi lokal, jika keran laju importasi dibuka lebar-lebar. Produk pangan, pertanian, produk industri usaha mikro kecil, dan lain sebainya semakin tergusur tanpa pemihakan yang berarti.

Mukhaer Pakkanna mengingatkan bahwa dalih bisnis berbasis ekonomi digital justru membuat produk lokal milik rakyat kalah bersaing dalam ekosistem platform e-commerce. Usaha rakyat kurang mendapatkan advokasi dan proteksi.

“Dibiarkan liar tanpa pembelaan. Kalaupun dibela, kebanyakan kebijakan kosmetik,” tegasnya.

Atas alasan itu, tidak aneh jika kemudian platform e-commerce mendapatkan surga di masa pandemi, sementara ekonomi rakyat terutama produk rakyat kurang terangkut dalam ekosistem itu.

“Kalaupun meningkat, akelerasinya tertatih-tatih dibanding produk asing yang ada dlm ekosistem platform itu. Kadang kita tidak adil memandang dan memperlakukan produksi usaha mikro kecil di pasar,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya