Berita

Aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Indeks Demokrasi Disebut Turun Karena Intoleransi, Natalius Pigai: Menko Mahfud Ngawur!

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun karena faktor intoleransi dinilai ngawur.

“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” kata aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (12/8).

Natalius menilai pernyataan itu ngawur karena indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi yang tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan-kebijakan itu, sambungnya, telah membunuh iklim demokrasi di tanah air.

Kebijakan yang dimaksud Natalius Pigai antara lain surat edaran soal hate speech, Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, penetrasi negara pada media, UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.

Baginya kebijakan-kebijakan baik tersirat maupun tersurat tersebut telah dilakukan secara sadar dan sengaja. Sehingga berbuntut pada matinya iklim demokrasi Indonesia.

“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini karena pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Pilkada Serentak 2024 Dinodai Politik Uang

Kamis, 28 November 2024 | 12:10

AS Desak Ukraina Rekrut Remaja Usia 18 Tahun untuk Perang

Kamis, 28 November 2024 | 11:58

Rupiah Menguat Pasca Pilkada Serentak 2024

Kamis, 28 November 2024 | 11:55

Warga Lebanon Pulang ke Rumah Pasca Israel-Hizbullah Gencatan Senjata

Kamis, 28 November 2024 | 11:33

KPK-Kantor Staf Presiden Perkuat Budaya Antikorupsi

Kamis, 28 November 2024 | 11:21

Setelah Netanyahu, ICC Segera Tangkap Junta Myanmar

Kamis, 28 November 2024 | 11:15

Senator Jakarta Ajak Umat Islam Hadiri Reuni Akbar 212

Kamis, 28 November 2024 | 11:11

Pilihan Bijak Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Kolaborasi Polisi Maroko-Spanyol Sukses Bongkar Jaringan ISIS di Sahel

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Rupiah Dibuka Menguat Rp15.856 per Dolar Pasca Pilkada

Kamis, 28 November 2024 | 10:41

Selengkapnya