Berita

Aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Indeks Demokrasi Disebut Turun Karena Intoleransi, Natalius Pigai: Menko Mahfud Ngawur!

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun karena faktor intoleransi dinilai ngawur.

“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” kata aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (12/8).

Natalius menilai pernyataan itu ngawur karena indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi yang tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.


Kebijakan-kebijakan itu, sambungnya, telah membunuh iklim demokrasi di tanah air.

Kebijakan yang dimaksud Natalius Pigai antara lain surat edaran soal hate speech, Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, penetrasi negara pada media, UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.

Baginya kebijakan-kebijakan baik tersirat maupun tersurat tersebut telah dilakukan secara sadar dan sengaja. Sehingga berbuntut pada matinya iklim demokrasi Indonesia.

“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini karena pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya