Berita

Aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Indeks Demokrasi Disebut Turun Karena Intoleransi, Natalius Pigai: Menko Mahfud Ngawur!

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun karena faktor intoleransi dinilai ngawur.

“Ngawur, Menko kok sembrono ya,” kata aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (12/8).

Natalius menilai pernyataan itu ngawur karena indeks demokrasi Indonesia turun bukan karena intoleransi yang tinggi, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan-kebijakan itu, sambungnya, telah membunuh iklim demokrasi di tanah air.

Kebijakan yang dimaksud Natalius Pigai antara lain surat edaran soal hate speech, Perppu Ormas, kriminalisasi aktivis, penetrasi negara pada media, UU MD3 yang membuat parlemen pantang dikritik rakyat, UU KPK, dan RUU KUHP hingga penyelenggaraan pemilu yang diindikasi tidak jujur dan adil.

Baginya kebijakan-kebijakan baik tersirat maupun tersurat tersebut telah dilakukan secara sadar dan sengaja. Sehingga berbuntut pada matinya iklim demokrasi Indonesia.

“Lihat kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi yang secara sadar, sengaja, dan sembrono telah membunuh Iklim demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Berdasarkan data yang dipublikasi The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki skor 6,48 dan masuk kategori demokrasi belum sempurna atau flawed democracies.

Namun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai semua negara di dunia hampir mengalami penurunan indeks demokrasi saat ini karena pandemi Covid-19.

Menurut Mahfud, faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi turunnya indeks demokrasi adalah turunnya budaya hukum di Indonesia lantaran intoleransi menguat.

"Kalau itu dipetil-petil masalahnya, yang turun dari berbagai indikator itu budaya hukumnya turun, drop, kenapa? Karena terjadi fenomena intoleransi. Yang lain tinggi," katanya saat memberikan testimoni virtual dalam peluncuran dan bincang buku Negara Bangsa Di Simpang Jalan karya jurnalis senior Budiman Tanuredjo, pada Sabtu siang (7/8).

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Diungkap Roy Suryo, Fufufafa Rajin Akses Situs Porno Lokal dan Mancanegara

Senin, 16 September 2024 | 07:44

UPDATE

Pemindahan IKN Diklaim Disetujui Rakyat, Prabowo Harus Melanjutkan

Kamis, 26 September 2024 | 23:57

Astrid Nadya Kembali Terpilih sebagai Presiden OIC Youth Indonesia

Kamis, 26 September 2024 | 23:44

Kapolri Dorong Korlantas Terus Berinovasi

Kamis, 26 September 2024 | 23:21

Pasangan RIDO Bakal Berdayakan Pensiunan ASN untuk Menghijaukan Jakarta

Kamis, 26 September 2024 | 22:47

Peserta Pilgub Sumut Agar Adu Gagasan, Bukan ‘Gas-Gasan’

Kamis, 26 September 2024 | 22:21

Punya Empat Lawan, Elektabilitas Agung-Markarius Sudah di Atas 50 Persen

Kamis, 26 September 2024 | 22:20

KPK Cekal 3 Tersangka Suap IUP Kaltim

Kamis, 26 September 2024 | 22:07

Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Dugaan Korupsi PT Angkasa Pura II Kuala Namu

Kamis, 26 September 2024 | 21:55

Lewat Hilirisasi, Jokowi Dinilai Sukses Jaga Stabilitas Ekonomi

Kamis, 26 September 2024 | 21:46

Pernah Tempati Asrama Muhammadiyah, Aktivis Ciputat Ini Kini Dilantik jadi Anggota DPRD Labura

Kamis, 26 September 2024 | 21:44

Selengkapnya