Berita

Presiden Zambia Edgar Lungu/Net

Dunia

Pemilu Zambia 2021, Penentuan Nasib Petahana atas Kinerja Ekonomi Terburuk dalam Beberapa Dekade

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 19:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dalam hitungan hari, Zambia akan menentukan masa depannya dengan menggelar pemillu pada 12 Agustus mendatang. Rakyat akan dengan memilih seorang presiden, 156 anggota parlemen, dan 117 pemimpin dewan distrik.  

Pemilu 2021 juga menjadi pertaruhan apakah petahana Presiden Edgar Lungu akan terpilih kembali setelah kinerja ekonomi terburuk negara itu dalam beberapa dekade dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menimbulkan kekhawatiran kerusuhan di negara Afrika selatan tersebut.

Lungu akan bersaing dengan rival utamanya Hakainde Hichilema (59) yang mencalonkan diri untuk keenam kalinya dalam pemilihan presiden.


Hichilema telah kalah tipis dari Lungu sebanyak dua kali, pertama dalam pemilihan sela 2015 setelah kematian mantan presiden Michael Sata dan kemudian dalam jajak pendapat umum pada tahun berikutnya.

Lungu mengerahkan tentara menyusul bentrokan antara pendukung saingan menjelang pemilihan presiden dan parlemen, sebuah langkah yang dikecam sebagai taktik untuk mengintimidasi pemilih oposisi.

Para analis mengatakan hasil pemilihan yang diperebutkan dengan ketat akan menentukan nada untuk investasi di negara Afrika selatan yang kaya tembaga, di mana lebih dari setengah dari 17 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan.

Survei menunjukkan kesulitan ekonomi telah mengikis dukungan untuk Lungu, yang dituduh meminjam secara tidak berkelanjutan untuk membiayai proyek infrastruktur yang mencolok, karena biaya hidup melonjak.

Di ibukota Lusaka, manifesto partai Hijau Patriotik Front (PF) yang menaungi Lungu telah mendominasi papan reklame yang berjajar di jalan raya dan jembatan layang yang baru dibangun. Mereka meneriakkan 'prestasi' di bidang konstruksi, pertanian, dan lapangan kerja bagi kaum muda.

Pemilih oposisi, yang warna partainya merah, tidak menonjolkan diri di Lusaka, yang secara tradisional merupakan kubu PF.

Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian hijau, warna partai yang berkuasa, untuk menghindari masalah -- yang dikenal sebagai 'taktik semangka'.

"Kami tidak merasa aman...ada begitu banyak intimidasi," kata pendukung UPND William Njombo, seorang pendeta berusia 42 tahun yang menjadi sukarelawan di markas besar partai, seperti dilaporkan Africa News.

Tidak ada kampanye besarbtahun ini, penyebabnya pandemi Covid-19, dan hanya mengijinkan kampanye dari pintu ke pintuu, meskipun para politisi telah berkumpul dengan kedok acara pembagian masker.

Kritikus pemerintah mengatakan pandemi telah digunakan untuk menggagalkan oposisi.

Tim Hichilema mengatakan mereka telah dilarang memasuki beberapa bagian negara itu, termasuk Provinsi Copperbelt pusat yang strategis, pendukung mereka dibubarkan dengan gas air mata.

Ada juga kekhawatiran tentang daftar pemilih yang baru disusun, yang menurut beberapa pengamat condong ke kubu PF, dan undang-undang keamanan siber kontroversial yang dapat digunakan untuk memblokir internet.

"Rezim petahana tidak akan berhenti untuk memanipulasi pemungutan suara," kata juru bicara UPND Anthony Bwalya kepada AFP.

Amnesty International memperingatkan pada bulan Juni bahwa penindasan di bawah Lungu telah mendorong Zambia ke ambang krisis hak asasi manusia.

Mereka mencatat penutupan media independen, pemenjaraan tokoh oposisi dan pembunuhan polisi terhadap setidaknya lima orang sejak 2016.

Hichilema sendiri mengaku telah ditangkap sebanyak 15 kali sejak menukar karir bisnisnya dengan politik.

"Ada kekhawatiran," kata analis politik Zambia O'Brien Ka'bah, yang tidak yakin apakah Lungu akan mengakui kekalahan.

"Militer di jalanan menciptakan dinamika baru," tambahnya.

Kedutaan Besar AS di Lusaka telah mendesak polisi dan militer untuk menerapkan hukum secara adil dan manusiawi dalam pemilihan yang kompetitif.

Sementara kekerasan pra-pemilu tidak jarang terjadi di Zambia, setiap transisi kekuasaan berlangsung damai sejak bekas jajahan Inggris itu mengadopsi demokrasi multi-partai pada tahun 1990.

Lebih dari tujuh juta orang terdaftar untuk memilih antara yang akan dimulai pukul 6:00 pagi hingga 18.00 sore, dengan hasil yang diharapkan pada hari Minggu.

Hasil di Lusaka -- kota berpenduduk lebih dari 3,3 juta jiwa -- dan provinsi Copperbelt tengah akan menjadi kunci untuk menentukan pemenang.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya