Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Permenkumham Tidak Serius Menutup Masuknya Orang Asing Ke Indonesia

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 07:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kehadiran 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di tengah perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 16 Agustus untuk Jawa Bali dan 23 Agustus untuk luar Jawa-Bali, membuat anggota dewan kecewa.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati kecewa lantaran masuknya TKA China terjadi saat masyarakat Indonesia masih harus menjalani pembatasan aktivitas usai PPKM Darurat diperpanjang.

Ia juga melihat Permenkumham 27/2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak benar-benar serius untuk menutup masuknya orang asing ke Indonesia.


Sebab selama ini TKA China selalu berlindung dengan ITAS, yang masuk dalam pengecualian di Permenkumham.
Padahal substansi masalah bukan soal ITAS, tapi kondisi pandemi yang masih belum menentu, serta virus SARS Cov-2 yang masih terus bermutasi.

“Jadi sangat wajar kalau kita membatasi kedatangan dari luar untuk mencegah masuknya strain virus Covid-19 baru yang mungkin masuk dibawa oleh para pendatang," terang Mufida kepada wartawan, Rabu (11/8).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengurai alasan pemerintah yang berdalih masuknya TKA sudah sesuai aturan mencerminkan tidak adanya nilai kesetaraan hukum dengan masyarakat yang masih harus menahan diri dengan perpanjangan PPKM.

Pihaknya meminta pemerintah belajar dari pengalaman datangnya TKA dan WNA, termasuk awal mula masuknya Covid-19 ke Tanah Air dan masukmya varian Delta yang bulan lalu menimbulkan tsunami kasus dan angka kematian.

"Kita sudah kecolongan saat SARS Covid akhirnya masuk Indonesia di awal pandemi. Kita babak belur ketika membiarkan pendatang dari India berbondong-bondong masuk ke Indonesia saat negaranya dilanda tsunami varian Delta. Dan kita akhirnya juga babak belur karena varian dari luar ini,” tegasnya.

Mufida mengatakan, negara-negara lain juga banyak yang membatasi membatasi kedatangan dari luar ke negaranya. Termasuk membatasi WNI masuk ke negaranya.

"Kasus Covid-19 di negara kita juga belum betul-betul melandai dengan kasus baru harian masih di atas 20 ribu. Positive rate juga masih diatas 20 persen. Kita tagih keseriusan pemerintah. Serius tidak menutup TKA dari luar saat pembatasan diberlakukan di dalam negeri?" tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya