Berita

Menteri Dalam Negeri Marija Golubeva/Net

Dunia

Cegah Migran Di Perbatasan, Latvia Tetapkan Status Darurat Hingga 10 Nopember

RABU, 11 AGUSTUS 2021 | 07:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pihak berwenang Latvia mengumumkan status darurat di perbatasan menyusul masuknya migran ilegal  di sepanjang perbatasannya dengan Belarusia. Keputusan yang dikeluarkan pada Selasa (10/8) itu akan berlaku mulai 11 Agustus sampai dengan 10 Nopember.

Latvia telah mengikuti jejak negara tetangganya, Lithuania yang lebih dulu menetapkan status darurat di perbatasan pada Juli lalu atas peningkatan jumlah migran yang menuju ke Lituania disebabkan oleh ketegangan antara Uni Eropa dan Belarusia.

Keputusan Latvia sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri Marija Golubeva.


"Keputusan pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat di perbatasan Latvia telah disahkan. Langkah-langkah keamanan di perbatasan akan segera ditingkatkan," kata Golubeva dalam sebuah tweet, seperti dikutip dari AP.

Latvia saat ini menghadapi migrasi ilegal dari Belarusia, sebagian besar adalah migran Irak, seperti yang dilakukan Lituania sebelumnya. Dalam lima hari terakhir, sekitar 283 pelanggar ditahan di karena melintasi perbatasan, menurut laporan Penjaga Perbatasan Negara.

Untuk memerangi migrasi ilegal, beberapa tahun lalu Latvia mengumumkan rencana untuk melengkapi 173 kilometer perbatasan dengan Belarus, termasuk pagar sepanjang 135 kilometer. Proyek ini diperkirakan mencapai 27,6 juta euro, dan pekerjaan direncanakan akan selesai pada 2021. Namun, prosesnya terhenti karena beberapa hal.

Kontrol perbatasan Lituania dan Latvia semakin diperketat setelah otoritas kedua negara menerima tim penjaga perbatasan yang dikerahkan oleh Badan Penjaga Perbatasan Eropa.

Tiga negara Baltik, yang semuanya adalah anggota dari 27 negara Uni Eropa, menuduh pemerintah Presiden Belarusia yang otoriter mendorong arus migran sebagai pembalasan atas sanksi Uni Eropa.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya