Berita

Armada Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan/Net

Dunia

Bertengkar di Dewan Keamanan, China: AS Tak Punya Hak Berbicara Soal Laut China Selatan

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Amerika Serikat (AS) membawa isu Laut China Selatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kecaman dari China.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/8) menggelar pertemuan untuk membahas keamanan maritim di bawah presidensi India pada bulan ini. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada intimidasi di Laut China Selatan, di mana sebuah negara mengabaikan hukum internasional.

"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana," ujar Blinken.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Dutabesar China untuk PBB Dai Bing menyebut AS tidak memenuhi syarat untuk mengomentasi isu Laut China Selatan.

"Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," tekannya, seperti dikutip Xinhua.

Dai menuturkan Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan.

“Saat ini, China dan negara-negara ASEAN mengupayakan bersama situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil," tambahnya.

Lebih lanjut, Dai mengatakan kehadiran AS di Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militernya merupakan provokasi terbuka untuk mengganggu negara-negara di kawasan.

Menurut Dai, AS itu sendiri adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

"AS sendiri tidak bergabung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tetapi menganggap dirinya sebagai hakim konvensi, menuding negara lain dan ikut campur secara sewenang-wenang. Tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," sindir Dai.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya