Berita

Armada Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan/Net

Dunia

Bertengkar di Dewan Keamanan, China: AS Tak Punya Hak Berbicara Soal Laut China Selatan

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Amerika Serikat (AS) membawa isu Laut China Selatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kecaman dari China.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/8) menggelar pertemuan untuk membahas keamanan maritim di bawah presidensi India pada bulan ini. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada intimidasi di Laut China Selatan, di mana sebuah negara mengabaikan hukum internasional.


"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana," ujar Blinken.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Dutabesar China untuk PBB Dai Bing menyebut AS tidak memenuhi syarat untuk mengomentasi isu Laut China Selatan.

"Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," tekannya, seperti dikutip Xinhua.

Dai menuturkan Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan.

“Saat ini, China dan negara-negara ASEAN mengupayakan bersama situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil," tambahnya.

Lebih lanjut, Dai mengatakan kehadiran AS di Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militernya merupakan provokasi terbuka untuk mengganggu negara-negara di kawasan.

Menurut Dai, AS itu sendiri adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

"AS sendiri tidak bergabung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tetapi menganggap dirinya sebagai hakim konvensi, menuding negara lain dan ikut campur secara sewenang-wenang. Tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," sindir Dai.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya