Berita

Armada Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan/Net

Dunia

Bertengkar di Dewan Keamanan, China: AS Tak Punya Hak Berbicara Soal Laut China Selatan

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Amerika Serikat (AS) membawa isu Laut China Selatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kecaman dari China.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/8) menggelar pertemuan untuk membahas keamanan maritim di bawah presidensi India pada bulan ini. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada intimidasi di Laut China Selatan, di mana sebuah negara mengabaikan hukum internasional.


"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana," ujar Blinken.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Dutabesar China untuk PBB Dai Bing menyebut AS tidak memenuhi syarat untuk mengomentasi isu Laut China Selatan.

"Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," tekannya, seperti dikutip Xinhua.

Dai menuturkan Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan.

“Saat ini, China dan negara-negara ASEAN mengupayakan bersama situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil," tambahnya.

Lebih lanjut, Dai mengatakan kehadiran AS di Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militernya merupakan provokasi terbuka untuk mengganggu negara-negara di kawasan.

Menurut Dai, AS itu sendiri adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

"AS sendiri tidak bergabung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tetapi menganggap dirinya sebagai hakim konvensi, menuding negara lain dan ikut campur secara sewenang-wenang. Tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," sindir Dai.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya