Berita

Armada Amerika Serikat (AS) di Laut China Selatan/Net

Dunia

Bertengkar di Dewan Keamanan, China: AS Tak Punya Hak Berbicara Soal Laut China Selatan

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Amerika Serikat (AS) membawa isu Laut China Selatan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kecaman dari China.

Dewan Keamanan PBB pada Senin (9/8) menggelar pertemuan untuk membahas keamanan maritim di bawah presidensi India pada bulan ini. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut ada intimidasi di Laut China Selatan, di mana sebuah negara mengabaikan hukum internasional.


"Konflik di Laut China Selatan, atau di lautan mana pun, akan memiliki konsekuensi global yang serius bagi keamanan, dan perdagangan. Ketika sebuah negara tidak menghadapi konsekuensi karena mengabaikan aturan ini, itu memicu impunitas dan ketidakstabilan yang lebih besar di mana-mana," ujar Blinken.

Menanggapi pernyataan itu, Wakil Dutabesar China untuk PBB Dai Bing menyebut AS tidak memenuhi syarat untuk mengomentasi isu Laut China Selatan.

"Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi syarat untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," tekannya, seperti dikutip Xinhua.

Dai menuturkan Dewan Keamanan PBB bukanlah tempat yang tepat untuk membahas isu Laut China Selatan.

“Saat ini, China dan negara-negara ASEAN mengupayakan bersama situasi di Laut China Selatan secara umum tetap stabil," tambahnya.

Lebih lanjut, Dai mengatakan kehadiran AS di Laut China Selatan dengan mengirim kapal dan pesawat militernya merupakan provokasi terbuka untuk mengganggu negara-negara di kawasan.

Menurut Dai, AS itu sendiri adalah ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.

"AS sendiri tidak bergabung dengan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), tetapi menganggap dirinya sebagai hakim konvensi, menuding negara lain dan ikut campur secara sewenang-wenang. Tidak memiliki kredibilitas dalam masalah maritim," sindir Dai.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya