Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Gde Siriana: Daya Tahan Rakyat Hadapi PPKM Bergantung pada Kemampuan Pemerintah

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Daya tahan rakyat menghadapi pandemi Covid19, terutama mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, amat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memberikan makanan dan insentif uang.

Begitu tegas Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf saat berbincang cengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan makanan kepada seluruh warga, baik yang miskin dan kaya, dengan memenuhi kecukupan kalori selama PPKM diberlakukan.


Sementara faktanya, sebuah keluarga yang berjumlah 4 hingga 5 orang hanya mendapat sekali paket sembako untuk 3 minggu. Padahal mereka tidak boleh keluar rumah untuk bekerja mencari uang.

“Apakah paket sembako senilai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu manusiawi untuk kebutuhan makan 4 hingga 5 orang selama 3 minggu?” tanyanya.

Kedua, warga juga perlu insentif usai PPKM, yaitu insentif konsumsi untuk warga miskin dan insentif usaha untuk UMKM, yang digunakan untuk konsumsi dan produksi setelah PPKM berakhir.

“Insentif konsumsi sekitar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per keluarga. Ini akan bantu daya beli warga usai PPKM,” sambungnya.

Dengan dua jenis bantuan yang memadai dari pemerintah, Gde Siriana yakin rakyat akan merasa senang walau pemerintah menerapkan PPKM.

Sebaliknya jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan warga tersebut, maka bisa dipastikan warga tidak akan tahan menjalani PPKM.

Di sisi lain PPKM merupakan opsi terbaik untuk cegah penularan virus. Tetapi jika opsi ini tidak mendapatkan dukungan anggaran yang semestinya maka menjalankan opsi ini setengah hati akan tidak efektif.

Analoginya, sambung Gde Siriana, saat suatu pulau terbakar, maka satu-satunya jalan menyelamatkan warga pulau adalah evakuasi ke pulau terdekat dengan menyebarang sungai.

Maka yang perlu disediakan pemerintah adalah perahu sebanyak mungkin untuk evakuasi.

“Tapi jika rakyat disuruh berenang ya tentu rakyat banyak yang memilih bertahan di pulau. Endingnya, warga banyak mati, karena bertahan di pulau dan hanyut di sungai,” tutupnya mengakhiri.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya