Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Katanya Meroket 7 Persen, Kok Masih Cari Utang Jumbo Rp 515 T?

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah untuk mencari utang jumbo membuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, rencana utang disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan Indonesia meroket 7,07 persen di kuartal II 2020 (yoy).

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule tidak habis pikir dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di mana Menkeu Sri Mulyani sedang mencari utang sebesar Rp 515,1 triliun pada semester II tahun ini.

“Katanya ekonomi tumbuh 7,07 persen. Kok masih mencari begitu besar utangan baru Rp 515,1 triliun?” herannya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).


Iwan Sumule khawatir gaya Sri Mulyani yang monoton dengan selalu menambal segala masalah keuangan lewat utang, akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Apalagi saat ini, untuk membayar bunga utang saja Indonesia butuh utangan baru.

Untuk itu, Iwan Sumule mendesak pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani mengakhiri gaya-gaya nirterobosan tersebut. Jika memang sudah tidak mampu mengelola keuangan negara, baiknya Sri Mulyani mundur dan menyerahkan jabatan itu pada mereka yang memiliki pemikiran solutif tanpa utang.  

“Sampai kapan keuangan negara dikelola dan ditopang utang? Sudahi. Jika tidak, akan semakin sulit recovery,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang baru pada semester II tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun.

Dia mengklaim proyeksi utang baru tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN tahun 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini, kata dia, hanya mencapai Rp 958,1 triliun dari semula Rp 1.177,4 triliun.

"Prognosa kita untuk semester II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/7). 

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya