Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Katanya Meroket 7 Persen, Kok Masih Cari Utang Jumbo Rp 515 T?

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah untuk mencari utang jumbo membuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, rencana utang disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan Indonesia meroket 7,07 persen di kuartal II 2020 (yoy).

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule tidak habis pikir dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di mana Menkeu Sri Mulyani sedang mencari utang sebesar Rp 515,1 triliun pada semester II tahun ini.

“Katanya ekonomi tumbuh 7,07 persen. Kok masih mencari begitu besar utangan baru Rp 515,1 triliun?” herannya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).


Iwan Sumule khawatir gaya Sri Mulyani yang monoton dengan selalu menambal segala masalah keuangan lewat utang, akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Apalagi saat ini, untuk membayar bunga utang saja Indonesia butuh utangan baru.

Untuk itu, Iwan Sumule mendesak pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani mengakhiri gaya-gaya nirterobosan tersebut. Jika memang sudah tidak mampu mengelola keuangan negara, baiknya Sri Mulyani mundur dan menyerahkan jabatan itu pada mereka yang memiliki pemikiran solutif tanpa utang.  

“Sampai kapan keuangan negara dikelola dan ditopang utang? Sudahi. Jika tidak, akan semakin sulit recovery,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang baru pada semester II tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun.

Dia mengklaim proyeksi utang baru tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN tahun 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini, kata dia, hanya mencapai Rp 958,1 triliun dari semula Rp 1.177,4 triliun.

"Prognosa kita untuk semester II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/7). 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya