Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

ProDEM: Katanya Meroket 7 Persen, Kok Masih Cari Utang Jumbo Rp 515 T?

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah pemerintah untuk mencari utang jumbo membuat geleng-geleng kepala. Pasalnya, rencana utang disampaikan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan Indonesia meroket 7,07 persen di kuartal II 2020 (yoy).

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrat (ProDEM) Iwan Sumule tidak habis pikir dengan apa yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di mana Menkeu Sri Mulyani sedang mencari utang sebesar Rp 515,1 triliun pada semester II tahun ini.

“Katanya ekonomi tumbuh 7,07 persen. Kok masih mencari begitu besar utangan baru Rp 515,1 triliun?” herannya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (10/8).


Iwan Sumule khawatir gaya Sri Mulyani yang monoton dengan selalu menambal segala masalah keuangan lewat utang, akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa Indonesia di kemudian hari.

Apalagi saat ini, untuk membayar bunga utang saja Indonesia butuh utangan baru.

Untuk itu, Iwan Sumule mendesak pemerintah, khususnya Menkeu Sri Mulyani mengakhiri gaya-gaya nirterobosan tersebut. Jika memang sudah tidak mampu mengelola keuangan negara, baiknya Sri Mulyani mundur dan menyerahkan jabatan itu pada mereka yang memiliki pemikiran solutif tanpa utang.  

“Sampai kapan keuangan negara dikelola dan ditopang utang? Sudahi. Jika tidak, akan semakin sulit recovery,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang baru pada semester II tahun 2021 diproyeksi mencapai Rp 515,1 triliun.

Dia mengklaim proyeksi utang baru tersebut lebih kecil dari jumlah utang dalam UU APBN tahun 2021. Outlook utang sepanjang tahun ini, kata dia, hanya mencapai Rp 958,1 triliun dari semula Rp 1.177,4 triliun.

"Prognosa kita untuk semester II hanya akan mencapai Rp 515,1 triliun. Ini hal yang bagus, berarti kita mengurangi kenaikan utang yang tadinya Rp 1.177 triliun menjadi Rp 958 triliun atau turun 18,6 persen," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/7). 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Sinergi Polri-TNI-BIN Pilar Utama Jaga HUT RI Tetap Kondusif

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:04

Prabowo Diminta Alihkan Belanja Kurang Produktif ke Program Padat Karya

Kamis, 13 Agustus 2026 | 22:00

Puncak El Nino dan Ancaman Kekeringan di Indonesia

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:42

UMKM Binaan Pertamina Raih Omzet Rp8,57 Miliar di Semester I-2026

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:30

Mengenal Sejarah Dan Makna Hari Pramuka Nasional 14 Agustus

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:21

Menimbang Pilkada Asimetris

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:03

Prabowo Targetkan Mobil Listrik Nasional Produksi Massal 2028

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:45

Mendes Yandri Tagih Tindak Lanjut Bareskrim soal Isu Hoaks Warung Tutup

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:40

Motor Listrik Pangkas Biaya Operasional Kurir Pos Indonesia hingga 67 Persen

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Janji Siapkan Motor Listrik dengan DP Nol dan Bunga Cicilan Rendah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 20:21

Selengkapnya