Berita

Rusia/Net

Dunia

Sanksi Berbalas Sanksi, Moskow Larang Pejabat Inggris Masuk Wilayah Rusia

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 10:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia meminta Inggris agar membatalkan sanksi yang menekan beberapa pejabat Rusia. Sanksi yang dijatuhkan baru-baru ini adalah hal yang tidak berdasar dan menunjukkan kebijakan yang konfrontatif.   

Wakil direktur departemen informasi dan pers kementerian luar negeri Rusia, Nikolai Lakhonin, mengatakan, tindakan tidak bersahabat pemerintah Inggris adalah contoh nyata dari rencana sebenarnya mengenai kebijakannya di jalur Rusia, khususnya, jalannya menuju kegiatan destruktif dalam hubungan bilateral.

"Kami menyatakan bahwa setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris Raya telah memperkuat penggunaan instrumen sanksi, termasuk untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam kampanye anti-Rusia," kata Lakhonin, dalam pernyataannya seperti dikutip dari Tass, Selasa (10/8).


Pada 10 Desember 2020, Inggris memberlakukan sanksi pribadi terhadap tiga politisi Rusia atas dugaan upaya melanggar hak-hak komunitas LGBT di Republik Chechnya. Selanjutnya, pada tanggal 26 April, empat belas warga negara Rusia terkena sanksi baru antikorupsi internasional Inggris atas kasus pengacara Sergei Magnitsky.

Rusia memandang Inggris terlalu ikut campur atas urusan dalam negeri negara lain.

"London begitu mudahnya 'menunjuk' mereka yang dianggap bertanggung jawab dan memberikan hukuman. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri negara asing dan memberikan tekanan pada sistem peradilan Rusia," kata Lakhonin.

Sebagai tanggapan atas apa yang dijatuhkan Inggris terhadap beberapa pejabat Rusia, maka Moskow pun memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat Inggris yang terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. sanksi diberikan berupa menolak masuk ke wilayah Rusia.

“Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik, pihak Rusia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap sejumlah warga negara Inggris yang secara aktif terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. Mereka ditolak masuk ke Federasi Rusia," kata Lakhonin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya