Berita

Rusia/Net

Dunia

Sanksi Berbalas Sanksi, Moskow Larang Pejabat Inggris Masuk Wilayah Rusia

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 10:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia meminta Inggris agar membatalkan sanksi yang menekan beberapa pejabat Rusia. Sanksi yang dijatuhkan baru-baru ini adalah hal yang tidak berdasar dan menunjukkan kebijakan yang konfrontatif.   

Wakil direktur departemen informasi dan pers kementerian luar negeri Rusia, Nikolai Lakhonin, mengatakan, tindakan tidak bersahabat pemerintah Inggris adalah contoh nyata dari rencana sebenarnya mengenai kebijakannya di jalur Rusia, khususnya, jalannya menuju kegiatan destruktif dalam hubungan bilateral.

"Kami menyatakan bahwa setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris Raya telah memperkuat penggunaan instrumen sanksi, termasuk untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam kampanye anti-Rusia," kata Lakhonin, dalam pernyataannya seperti dikutip dari Tass, Selasa (10/8).


Pada 10 Desember 2020, Inggris memberlakukan sanksi pribadi terhadap tiga politisi Rusia atas dugaan upaya melanggar hak-hak komunitas LGBT di Republik Chechnya. Selanjutnya, pada tanggal 26 April, empat belas warga negara Rusia terkena sanksi baru antikorupsi internasional Inggris atas kasus pengacara Sergei Magnitsky.

Rusia memandang Inggris terlalu ikut campur atas urusan dalam negeri negara lain.

"London begitu mudahnya 'menunjuk' mereka yang dianggap bertanggung jawab dan memberikan hukuman. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencampuri urusan dalam negeri negara asing dan memberikan tekanan pada sistem peradilan Rusia," kata Lakhonin.

Sebagai tanggapan atas apa yang dijatuhkan Inggris terhadap beberapa pejabat Rusia, maka Moskow pun memberlakukan sanksi terhadap beberapa pejabat Inggris yang terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. sanksi diberikan berupa menolak masuk ke wilayah Rusia.

“Menanggapi tindakan tidak bersahabat dari otoritas Inggris dan atas dasar prinsip timbal balik, pihak Rusia telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pribadi terhadap sejumlah warga negara Inggris yang secara aktif terlibat dalam kegiatan anti-Rusia. Mereka ditolak masuk ke Federasi Rusia," kata Lakhonin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya