Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

AS Terus Cecar Belarusia dengan Sanksi Baru, Tekan Lukashenko lewat Ekonomi dan Olahraga

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan kepada Belarusia lewat perintah eksekutif berisi pemberlakuan langkah-langkah baru yang bertujuan menghukum Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin (9/8) waktu setempat.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, AS akan memberlakukan sanksi yang akan menyasar individu serta entitas Belarusia, yang menargetkan ekonomi negara dan Komite Olimpiade Nasional Belarusia.

“Departemen Keuangan AS akan memasukkan Belaruskali OAO ke daftar hitam,” kata pejabat tersebut, seraya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perusahaan milik negara terbesar Belarus dan salah satu produsen kalium terbesar di dunia, yang digunakan dalam pupuk dan merupakan penghasil mata uang asing utama Belarus.


“Komite Olimpiade Nasional Belarusia juga akan terkena sanksi dalam tindakan Senin,  atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pengelakan larangan visa,” kata pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.

Tindakan itu muncul setelah sprinter Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menolak naik pesawat pulang selama Olimpiade Tokyo, setelah dia dibawa ke bandara untuk dipulangkan. Sejak itu dia mencari status pengungsi di Polandia.

Pemerintah Barat telah berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka pada Lukashenko, yang dituduh mencurangi pemilihan pada Agustus 2020 dan menindak oposisi untuk memperpanjang kekuasaannya yang sekarang berusia 27 tahun. Lukashenko sendiri membantah telah melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

Perintah Biden pada Senin berbarengan dengan tindakan keras yang juga diambil Inggris dan Kanada.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi, perdagangan dan penerbangan Belarusia. Kanada juga memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia" di bawah Lukashenko.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya