Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

AS Terus Cecar Belarusia dengan Sanksi Baru, Tekan Lukashenko lewat Ekonomi dan Olahraga

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan kepada Belarusia lewat perintah eksekutif berisi pemberlakuan langkah-langkah baru yang bertujuan menghukum Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin (9/8) waktu setempat.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, AS akan memberlakukan sanksi yang akan menyasar individu serta entitas Belarusia, yang menargetkan ekonomi negara dan Komite Olimpiade Nasional Belarusia.

“Departemen Keuangan AS akan memasukkan Belaruskali OAO ke daftar hitam,” kata pejabat tersebut, seraya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perusahaan milik negara terbesar Belarus dan salah satu produsen kalium terbesar di dunia, yang digunakan dalam pupuk dan merupakan penghasil mata uang asing utama Belarus.


“Komite Olimpiade Nasional Belarusia juga akan terkena sanksi dalam tindakan Senin,  atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pengelakan larangan visa,” kata pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.

Tindakan itu muncul setelah sprinter Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menolak naik pesawat pulang selama Olimpiade Tokyo, setelah dia dibawa ke bandara untuk dipulangkan. Sejak itu dia mencari status pengungsi di Polandia.

Pemerintah Barat telah berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka pada Lukashenko, yang dituduh mencurangi pemilihan pada Agustus 2020 dan menindak oposisi untuk memperpanjang kekuasaannya yang sekarang berusia 27 tahun. Lukashenko sendiri membantah telah melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

Perintah Biden pada Senin berbarengan dengan tindakan keras yang juga diambil Inggris dan Kanada.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi, perdagangan dan penerbangan Belarusia. Kanada juga memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia" di bawah Lukashenko.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya