Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

AS Terus Cecar Belarusia dengan Sanksi Baru, Tekan Lukashenko lewat Ekonomi dan Olahraga

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan kepada Belarusia lewat perintah eksekutif berisi pemberlakuan langkah-langkah baru yang bertujuan menghukum Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin (9/8) waktu setempat.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, AS akan memberlakukan sanksi yang akan menyasar individu serta entitas Belarusia, yang menargetkan ekonomi negara dan Komite Olimpiade Nasional Belarusia.

“Departemen Keuangan AS akan memasukkan Belaruskali OAO ke daftar hitam,” kata pejabat tersebut, seraya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perusahaan milik negara terbesar Belarus dan salah satu produsen kalium terbesar di dunia, yang digunakan dalam pupuk dan merupakan penghasil mata uang asing utama Belarus.


“Komite Olimpiade Nasional Belarusia juga akan terkena sanksi dalam tindakan Senin,  atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pengelakan larangan visa,” kata pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.

Tindakan itu muncul setelah sprinter Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menolak naik pesawat pulang selama Olimpiade Tokyo, setelah dia dibawa ke bandara untuk dipulangkan. Sejak itu dia mencari status pengungsi di Polandia.

Pemerintah Barat telah berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka pada Lukashenko, yang dituduh mencurangi pemilihan pada Agustus 2020 dan menindak oposisi untuk memperpanjang kekuasaannya yang sekarang berusia 27 tahun. Lukashenko sendiri membantah telah melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

Perintah Biden pada Senin berbarengan dengan tindakan keras yang juga diambil Inggris dan Kanada.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi, perdagangan dan penerbangan Belarusia. Kanada juga memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia" di bawah Lukashenko.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya