Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

AS Terus Cecar Belarusia dengan Sanksi Baru, Tekan Lukashenko lewat Ekonomi dan Olahraga

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan kepada Belarusia lewat perintah eksekutif berisi pemberlakuan langkah-langkah baru yang bertujuan menghukum Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin (9/8) waktu setempat.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, AS akan memberlakukan sanksi yang akan menyasar individu serta entitas Belarusia, yang menargetkan ekonomi negara dan Komite Olimpiade Nasional Belarusia.

“Departemen Keuangan AS akan memasukkan Belaruskali OAO ke daftar hitam,” kata pejabat tersebut, seraya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perusahaan milik negara terbesar Belarus dan salah satu produsen kalium terbesar di dunia, yang digunakan dalam pupuk dan merupakan penghasil mata uang asing utama Belarus.

“Komite Olimpiade Nasional Belarusia juga akan terkena sanksi dalam tindakan Senin,  atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pengelakan larangan visa,” kata pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.

Tindakan itu muncul setelah sprinter Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menolak naik pesawat pulang selama Olimpiade Tokyo, setelah dia dibawa ke bandara untuk dipulangkan. Sejak itu dia mencari status pengungsi di Polandia.

Pemerintah Barat telah berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka pada Lukashenko, yang dituduh mencurangi pemilihan pada Agustus 2020 dan menindak oposisi untuk memperpanjang kekuasaannya yang sekarang berusia 27 tahun. Lukashenko sendiri membantah telah melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

Perintah Biden pada Senin berbarengan dengan tindakan keras yang juga diambil Inggris dan Kanada.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi, perdagangan dan penerbangan Belarusia. Kanada juga memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia" di bawah Lukashenko.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya