Berita

Presiden Amerika Serikat Joe Biden/Net

Dunia

AS Terus Cecar Belarusia dengan Sanksi Baru, Tekan Lukashenko lewat Ekonomi dan Olahraga

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan kepada Belarusia lewat perintah eksekutif berisi pemberlakuan langkah-langkah baru yang bertujuan menghukum Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin (9/8) waktu setempat.

Pejabat Gedung Putih mengatakan, AS akan memberlakukan sanksi yang akan menyasar individu serta entitas Belarusia, yang menargetkan ekonomi negara dan Komite Olimpiade Nasional Belarusia.

“Departemen Keuangan AS akan memasukkan Belaruskali OAO ke daftar hitam,” kata pejabat tersebut, seraya mengatakan bahwa itu adalah salah satu perusahaan milik negara terbesar Belarus dan salah satu produsen kalium terbesar di dunia, yang digunakan dalam pupuk dan merupakan penghasil mata uang asing utama Belarus.


“Komite Olimpiade Nasional Belarusia juga akan terkena sanksi dalam tindakan Senin,  atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang, penghindaran sanksi, dan pengelakan larangan visa,” kata pejabat itu, seperti dikutip dari Reuters.

Tindakan itu muncul setelah sprinter Belarusia Krystsina Tsimanouskaya menolak naik pesawat pulang selama Olimpiade Tokyo, setelah dia dibawa ke bandara untuk dipulangkan. Sejak itu dia mencari status pengungsi di Polandia.

Pemerintah Barat telah berusaha untuk meningkatkan tekanan mereka pada Lukashenko, yang dituduh mencurangi pemilihan pada Agustus 2020 dan menindak oposisi untuk memperpanjang kekuasaannya yang sekarang berusia 27 tahun. Lukashenko sendiri membantah telah melakukan kecurangan dalam pemungutan suara.

Perintah Biden pada Senin berbarengan dengan tindakan keras yang juga diambil Inggris dan Kanada.

Inggris menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi, perdagangan dan penerbangan Belarusia. Kanada juga memberlakukan sanksi baru terhadap Belarusia untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia" di bawah Lukashenko.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya