Berita

Penyidik senior KPK Novel Baswedan/Net

Politik

Pengamat: Keinginan Novel Baswedan Makin Tidak Jelas dan Tidak Pro Pemberantasan Korupsi

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 12:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Langkah yang bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi justru dilakukan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Salah satunya dengan melakukan upaya adu domba lembaga negara dengan KPK.

Begitu simpulan dari pernyataan pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (9/8).

Saiful mengaku heran dengan sikap dan keinginan Novel yang saat ini semakin tidak jelas. Di mana awalnya Novel menolak UU 19/2019 tentang KPK, tapi kini memaksa ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana pegawai KPK lainnya yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).


Bahkan kini tampak seolah sedang mengadu domba Ombudsman RI dengan lembaga KPK.

"Saya kira keinginan Novel menjadi tidak jelas, apa yang sebenarnya diinginkannya. Kalau pro pemberantasan korupsi, semestinya ia dapat mendukung langkah KPK untuk melakukan itu semua," ujarnya.

Menurut Saiful, Novel yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan pegawai KPK menjadi ASN terlihat seperti ingin menghancurkan KPK.

Ini tampak dari serangan-serangan yang dilancarkan dari kelompok yang tidak lulus TWK. Mulai dari pembentukan opini publik yang mencitrakan KPK sekaran buruk, hingga membenturkan lembaga antirasuah dengan lembaga negara lain seperti Ombudsman RI.

Saiful pun berkesimpulan bahwa Novel sudah tidak lagi pro terhadap pemberantasan korupsi.

Semestinya, jika ingin konsentrasi mengawal pemberantasan korupsi, dapat membuat organisasi kemasyarakatan (ormas) yang fokus pemberantasan korupsi.

“Jangan malah seperti saat ini, menjadi tidak jelas dan merugikan institusi negara dan Novel sendiri," pungkas Saiful.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya