Berita

Warga Hong Kong pemegang paspor BNO/Net

Dunia

China Kirim Mata-mata ke Inggris, Selidiki Skema Perlindungan Warga Hong Kong Pemegang Paspor BNO

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dilaporkan mengirim mata-mata untuk menyelinap ke Inggris, dan menyelidiki skema perlindungan yang diberikan pemerintahan Boris Johnson kepada warga Hong Kong.

Setelah China memberlakukan UU keamanan nasional, Inggris memberikan kelonggaran bagi warga Hong Kong yang memiliki paspor British National Overseas (BNO). Mereka dan anggota keluarganya diizinkan untuk tinggal di Inggris selama lima tahun, dan tahun keenam dapat mengajukan kewarganegaraan Inggris.

Beijing telah mengecam kebijakan tersebut. Sebuah laporan The Times pada Minggu (8/8) menyabut China mengirim mata-mata yang berpura-pura sebagai pengungsi Hong Kong yang mengajukan visa ke Inggris.


Dalam laporan itu, sang agen mengaku ingin melarikan diri dari negara totaliter.

"Ada pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk aplikasi visa, dan mereka ada karena suatu alasan. Proses pemeriksaan untuk skema visa BNO jauh lebih menyeluruh daripada yang lain," ujar sumber pemerintah dalam laporan itu.

Menurut gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, Lord Christopher Patten Barnes, pemeriksaan keseluruhan adalah tanggapan yang dibenarkan atas UU Keamanan Nasional.

Sejak UU itu diperkenalkan, penduduk Hong Kong telah mengajukan lebih dari 30.000 aplikasi.

"Kita berhadapan dengan negara totaliter yang menggunakan informan. Jika ada yang takut Partai Komunis China (PKC) akan berusaha menempatkan informan dan orang-orang yang akan mencuri rahasia keamanan di masyarakat terbuka, maka mereka sepenuhnya dibenarkan. Kita harus nyata tentang ini," ujarnya.

Sementara itu, Kantor Dalam Negeri Inggris mengatakan langkah itu diperlukan sebagai "tindakan pencegahan" dalam proses penerbitan visa BNO untuk menghindari "pelamar jahat" dan mengamankan visa bagi mereka yang membutuhkannya.

UU keamanan nasional diberlakukan di Hong Kong pada Juni 2020 oleh China untuk menindak terorisme, separatisme, kolusi, dan campur tangan asing.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya