Berita

Warga Hong Kong pemegang paspor BNO/Net

Dunia

China Kirim Mata-mata ke Inggris, Selidiki Skema Perlindungan Warga Hong Kong Pemegang Paspor BNO

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dilaporkan mengirim mata-mata untuk menyelinap ke Inggris, dan menyelidiki skema perlindungan yang diberikan pemerintahan Boris Johnson kepada warga Hong Kong.

Setelah China memberlakukan UU keamanan nasional, Inggris memberikan kelonggaran bagi warga Hong Kong yang memiliki paspor British National Overseas (BNO). Mereka dan anggota keluarganya diizinkan untuk tinggal di Inggris selama lima tahun, dan tahun keenam dapat mengajukan kewarganegaraan Inggris.

Beijing telah mengecam kebijakan tersebut. Sebuah laporan The Times pada Minggu (8/8) menyabut China mengirim mata-mata yang berpura-pura sebagai pengungsi Hong Kong yang mengajukan visa ke Inggris.

Dalam laporan itu, sang agen mengaku ingin melarikan diri dari negara totaliter.

"Ada pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk aplikasi visa, dan mereka ada karena suatu alasan. Proses pemeriksaan untuk skema visa BNO jauh lebih menyeluruh daripada yang lain," ujar sumber pemerintah dalam laporan itu.

Menurut gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, Lord Christopher Patten Barnes, pemeriksaan keseluruhan adalah tanggapan yang dibenarkan atas UU Keamanan Nasional.

Sejak UU itu diperkenalkan, penduduk Hong Kong telah mengajukan lebih dari 30.000 aplikasi.

"Kita berhadapan dengan negara totaliter yang menggunakan informan. Jika ada yang takut Partai Komunis China (PKC) akan berusaha menempatkan informan dan orang-orang yang akan mencuri rahasia keamanan di masyarakat terbuka, maka mereka sepenuhnya dibenarkan. Kita harus nyata tentang ini," ujarnya.

Sementara itu, Kantor Dalam Negeri Inggris mengatakan langkah itu diperlukan sebagai "tindakan pencegahan" dalam proses penerbitan visa BNO untuk menghindari "pelamar jahat" dan mengamankan visa bagi mereka yang membutuhkannya.

UU keamanan nasional diberlakukan di Hong Kong pada Juni 2020 oleh China untuk menindak terorisme, separatisme, kolusi, dan campur tangan asing.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya