Berita

Warga Hong Kong pemegang paspor BNO/Net

Dunia

China Kirim Mata-mata ke Inggris, Selidiki Skema Perlindungan Warga Hong Kong Pemegang Paspor BNO

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China dilaporkan mengirim mata-mata untuk menyelinap ke Inggris, dan menyelidiki skema perlindungan yang diberikan pemerintahan Boris Johnson kepada warga Hong Kong.

Setelah China memberlakukan UU keamanan nasional, Inggris memberikan kelonggaran bagi warga Hong Kong yang memiliki paspor British National Overseas (BNO). Mereka dan anggota keluarganya diizinkan untuk tinggal di Inggris selama lima tahun, dan tahun keenam dapat mengajukan kewarganegaraan Inggris.

Beijing telah mengecam kebijakan tersebut. Sebuah laporan The Times pada Minggu (8/8) menyabut China mengirim mata-mata yang berpura-pura sebagai pengungsi Hong Kong yang mengajukan visa ke Inggris.


Dalam laporan itu, sang agen mengaku ingin melarikan diri dari negara totaliter.

"Ada pemeriksaan latar belakang yang ketat untuk aplikasi visa, dan mereka ada karena suatu alasan. Proses pemeriksaan untuk skema visa BNO jauh lebih menyeluruh daripada yang lain," ujar sumber pemerintah dalam laporan itu.

Menurut gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, Lord Christopher Patten Barnes, pemeriksaan keseluruhan adalah tanggapan yang dibenarkan atas UU Keamanan Nasional.

Sejak UU itu diperkenalkan, penduduk Hong Kong telah mengajukan lebih dari 30.000 aplikasi.

"Kita berhadapan dengan negara totaliter yang menggunakan informan. Jika ada yang takut Partai Komunis China (PKC) akan berusaha menempatkan informan dan orang-orang yang akan mencuri rahasia keamanan di masyarakat terbuka, maka mereka sepenuhnya dibenarkan. Kita harus nyata tentang ini," ujarnya.

Sementara itu, Kantor Dalam Negeri Inggris mengatakan langkah itu diperlukan sebagai "tindakan pencegahan" dalam proses penerbitan visa BNO untuk menghindari "pelamar jahat" dan mengamankan visa bagi mereka yang membutuhkannya.

UU keamanan nasional diberlakukan di Hong Kong pada Juni 2020 oleh China untuk menindak terorisme, separatisme, kolusi, dan campur tangan asing.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya