Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Millenial Mitra Polisi (DPP MMP) Romadhon Jasn/Net

Politik

Ketum MPP: Niat Kapolda Sumsel Baik, Untuk Apa Dipersoalkan

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan sejumlah pihak agar Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri mundur dari jabatannya disayangkan. Sebab, Kapolda tidak dalam posisi yang salah dalam polemik sumbangan Rp 2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio.

Begitu tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Millenial Mitra Polisi (DPP MMP) Romadhon Jasn kepada wartawan, Senin (9/8).

Menurutnya, kapolda justru memiliki niat baik untuk membantu masyarakat Sumsel yang sesungguhnya sangat membutuhkan dana di tengah situasi darurat pandemi.


"Niat kapolda baik kok, untuk apa dipersoalkan. Aneh kenapa hanya kapolda yang diminta mundur, padahal Gubernur Sumsel turut hadir menyaksikan pemberian donasi 2 triliun itu," ujarnya.

Baginya, tidak masuk akal mendesak kapolda mundur. Sebab yang dilakukan kapolda tak lain adalah wujud kepedulian dan rasa simpatinya terhadap masyarakat Sumsel yang dilanda krisis akibat wabah pandemi Covid- 19.

"Apa dasarnya mendesak Kapolda dicopot, itu ngawur dan tidak masuk akal. Kapolda tidak salah, justru beliau punya rasa empati dan peduli terhadap masyarakat Sumsel, makanya ketika ada orang berdonasi beliu menyambut dengan tangan terbuka," tegasnya

Romadhon juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta memperkeruh suasana.

Apalagi Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, meskipun sebenarnya beliau tidak salah tetapi seolah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas prank donasi Rp 2 triliun tersebut.

"Beliau telah mengklarifikasi dan meminta maaf walaupun pada dasarnya beliau tidak salah. Maka sebaiknya kita tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tendensius, itu bisa memperkeruh suasana," sambungnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya