Potensi Jakarta Tenggelam Ternyata Bukan Isu Utama

Dari buku “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed” yang ditulis sejarawan cum geografer Jared Diamond tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong kehancuran beraneka peradaban di masa lalu secara umum ada lima.

Pertama, tetangga yang hostile dan agresif. Kedua, kehancuran partner dagang untuk komoditas esensial. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, persoalan lingkungan. Kelima, yang sering kali menjadi penentu, respon atau sikap masyarakat terhadap empat faktor sebelumnya.

Dialog "BlowBack!" di Kantor Berita Politik RMOL yang menghadirkan Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, membahas tiga faktor terakhir, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan sikap masyarakat.

Heri Andreas yang juga Ketua Riset Kebencanaan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) merespon pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan bahwa ancaman terbesar saat ini adalah perubahan iklim, dan mungkin sekali dalam sepuluh mendatang ibukota Indonesia, Jakarta, akan berada di bawah permukaan laut.

Perubahan iklim memiliki kaitan erat dengan kenaikan permukaan air laut atau sea level rise. Namun, sebut Heri, kenaikan permukaan air laut tidak cukup signifikan. Hanya sekitar 6 milimeter per tahun.

Ancaman terbesar di wilayah pesisir utara Pulau Jawa adalah penurunan permukaan tanah baik akibat kompaksi alamiah, beban pembangunan, dan eksploitasi air tanah atau aquifer.

Pada periode 2007 sampai 2011, Jakarta mengalami penurunan tanah yang drastis, yakni antara 10 sampai 20 centimeter per tahun. Program “tanggulisasi” di pesisir utara dapat menekan laju penurunan dalam sepuluh tahun terakhir sehingga hanya sekitar 5 sampai 10 centimeter.

Sementara tiga kota di pesisir utara Jawa Tengah, yakni Pekalongan, Semarang, dan Demak, saat ini mengalami situasi seperti yang dialami Jakarta pada periode 2007 sampai 2011.

Dalam sepuluh tahun terakhir, sebut Heri Andreas, ketiga kota itu mengalami penururan permukaan tanah antara 10 sampai 20 centimeter.

Dalam bagian pertama dialog "BlowBack!" ini, Heri Andreas juga menjelaskan hasil studi yang memperlihatkan pesisir timur Pulau Sumatera dan pesisir barat-selatan-timur Pulau Kalimantan juga mengalami persoalan serupa. Dan, potensi lahan yang tenggelam di kedua pulau itu dapat mencapai 1 juta hektar pada tahun 2050.

Lihat: Di Jawa Tengah Sudah Banyak Desa Tenggelam

Pada bagian kedua dialog "Blowback!" itu Heri Andreas menjelaskan tentang langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Jakarta sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kota-kota yang menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah, yakni tanggulisasi.

Lihat: Kekuatan Doa, Jakarta Masih Aman

Namun itu saja tidak cukup. Langkah selanjutnya adalah menghentikan eksplotasi equifer dengan cara mencari sumber air permukaan yang dapat menjadi alternatif, baik dari sungai, danau atau waduk, rain water harvesting, juga water recycling.

Dia mencontohkan beberapa kota besar di dunia yang pernah menghadapi persoalan serupa. Misalnya Tokyo dan Shanghai. Indonesia, sebutnya, tinggal mengikuti.

“Sekarang mereka sudah dalam tahap success story. Ramuan sudah ada, kita tinggal copy paste,” ujarnya.

Heri Andreas mengapresiasi tanggulisasi di Jakarta yang dimulai setelah banjir rob besar di tahun 2007. Tetapi itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan pipanisasi air untuk menggantikan aquifer yang dieksploitasi.

“Di kota-kota besar itu inilah yang terjadi. Harusnya juga Jakarta dan Semarang dapat melakukan hal yang sama,” kata dia lagi.

“Di kita (Indonesia) penelitinya masih ribut, pengambil kebijakan masih ribut,” sambungnya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pipanisasi?

Dari pengalaman kota-kota yang berhasil, sekitar 10 sampai 15 tahun.

Menurut studi yang dilakukannya, sekitar 14 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Ini angka yang moderat. Studi lain yang dia ragukan hasilnya mengatakan sekitar 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

“Selama ini alhamdulillah, belum ada hujan ekstrem di Jakarta Utara… Itu kekuatan doa saja, tidak terjadi air yang tumpah karena ada tanggul. Harus hati-hati,” ujarnya.

Hal menarik lain yang disinggung Heri Andreas terkait dengan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur.

Dari laporan Bappenas yang dibacanya, urusan kebencanaan, secara khusus potensi Jakarta tenggelam, bukan menjadi isu utama. Bahkan, hanya menjadi bagian dari sub isu.

Isu utama yang dikedepankan pemerintah dalam pemindahan ibukota negara adalah persoalan kepadatan penduduk, urusan pemerataan pembangunan ekonomi, dan urbanisasi.

“Urusan kebencanaan ditaruh di alasan paling bawah. Saya setuju. Kalau isu kebencanaan jadi alasan utama tidak terlalu relevan. Karena bisa ditangani lebih murah,” sambungnya.

Dari sisi pembiayaan, sebutnya, water management lebih murah dari tanggulisasi. Sementara tanggulisasi lebih murah dari pemindahan ibukota negara.

Jadi, sudah benar bagi pemerintah tidak menggunakan isu ekologi sebagai alasan utama memindahkan ibukota negara.

“Akan banyak yang men-challenge (menantang),” demikian Heri Andreas.