Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net
Citra rezim yang buruk dianggap menjadi alasan yang tepat untuk PDI Perjuangan segera meninggalkan Joko Widodo dan berjuang untuk menyelamatkan negara.
Begitu analisa yang disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi sikap PDIP yang saat ini terlihat sedang mencoba jaga jarak dari Jokowi.
"Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP maka hal yang mungkin PDIP akan meninggalkan Jokowi," ujar Ubedilah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (6/8).
Akan tetapi kata Ubedilah, jika Jokowi merubah sikapnya dan memenuhi keinginan PDIP dengan mereshuffle Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) and the gank, mungkin PDIP akan kembali berpikir untuk sedikit tarik ulur dengan Jokowi dan tidak meninggalkan Jokowi sepenuhnya.
Karena masih kata Ubedilah, secara politik kebijakan Jokowi menangani pandemi keliru sejak awal. Karena, mengabaikan perintah UU 6/2018 Pasal 53 dan Pasal 55.
"Tentu saja Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai Presiden di tengah jalan. PDIP nampak semacam jaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi," kata Ubedilah.
Di sisi lain sambung Ubedilah, Jokowi saat ini secara citra politik sangat buruk dan hal tersebut merugikan PDIP menuju 2024.
"Karenanya PDIP nampaknya ingin memberi garis pembatas yang jelas dengan Jokowi. Dengan cara itu PDIP ingin memulihkan citranya yang kini juga makin buruk," jelas Ubedilah.
Bahkan kata Ubedilah, secara umum citra rezim saat ini sangat buruk dan mewarisi problem yang sangat membahayakan masa depan negara.
Oleh karenanya, PDIP disarankan untuk segera meninggalkan Jokowi dan segera mengambil peran untuk menyelamatkan negara.
"Jika itu tidak dilakukan PDIP maka memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan kekuatan oposisi dan PDIP akan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya ditinggalkan rakyat," pungkas Ubedilah.
