Berita

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Gibran Bocorkan Baliho Puan Perintah Partai, Pengamat: Bukan Soal Jokowi dan PDIP tapi Citra Diri

JUMAT, 06 AGUSTUS 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengakuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka perihal baliho Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang menyebar luas di pelosok daerah adalah perintah partai dinilai sebagai upaya menjaga citra diri sebagai kepala daerah.

"Dengan kata lain, Gibran masih kurang koordinasi dan matang dalam berpolitik, sehingga buntut pernyataannya tersebut timbul kesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan semakin berjarak," demikian pendapat Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (6/8).

Karena menurut Ray Rangkuti, penyebaran baliho Puan Maharani belum bisa dianggap sebagai perselisihan antara PDIP dengan Jokowi.


Soal Gibran yang mengaku diperintah DPP PDIP, Ray Rangkuti melihatnya sebagai minimnya koordinasi dan kematangan politik dari putra sulung Presiden itu.

"Gibran, kemungkinan hanya menjaga citra dirinya saja. Bahwa ia sedang tidak melakukan kegiatan pendukungan kepada siapapun," katanya.

Karena itu, pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini memiliki kesimpulan lain. Yaitu, melihat akibat dari keterusterangan Gibran yang kemungkinan akan sulit diterima jajaran struktural dan elit PDIP

"Tapi akan diselesaikan secara internal biasanya," ujarnya.

Apapun yang terkait ucapan Gibran, Ray Rangkuti memandangnya sebagai upaya menjaga citra diri di tingkat daerah, termasuk sikapnya yang membocorkan baliho Puan adalah perintah partai.

"Karena dia tidak ingin dikesankan lebih mementingkan membuat baliho dari pada penanganan Covid-19 misalnya. Oleh karena itu, Gibran dengan terbuka menyatakan bahwa baliho itu perintah partai bukan inisiatif pribadinya," pungkasnya.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut memasang baliho bergambar Ketua DPR RI, Puan Maharani, di kota yang sekarang dipimpinnya. Disebutkan, setidaknya ada 14 titik baliho bergambar Ketua DPP PDIP itu terpampang di sudut-sudut jalan.

Kepada wartawan, Gibran mengakui ikut memesan baliho bergambar Puan. Dia juga mengaku bahwa pemasangan baliho tersebut dilakukan atas instruksi dari PDIP sebagai partai yang mengusungnya di Pilkada Kota Solo 2020.

"Iya. Itu ada instruksi dari partai," katanya usai meninjau Pasar Klewer bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8) kemarin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya