Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden/Net
MUNGKINKAH Jakarta tenggelam 10 tahun lagi? Ini bukan pertanyaan baru. Kekuatiran ini sudah lama ada di negeri ini, sehingga memantapkan kita memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan yang lebih sepi, hijau dan asri.
Namun karena pertanyaan itu dibuat oleh Presiden Joe Biden, kita di Indonesia perlu menyikapinya dengan serius.
Pertama, kekuatiran itu dinyatakan oleh Presiden Biden, yang memimpin sebuah negara adi kuasa, yang memiliki tanggung jawab kepemimpinan global. Kedua, Amerika Serikat sendiri sudah lama meyakini tingginya resiko keamanan global, yang akan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan keterbatasan tata ruang, sehingga berdampak pada kelestarian umat manusia.
Ketiga, kekuatiran itu disampaikan disebuah lembaga intelijen, yang secara khusus membuat berbagai kebijakan intelijen strategis, yang jika diterapkan oleh Washington, akan juga berdampak global.
Dengan demikian, apakah inti dari kekuatiran Joe Biden tersebut, dan bagaimanakah kita menyikapinya?
Patut diduga, Joe Biden melihat adanya celah dalam rencana kepindahan ibu kota RI, yang jika tidak ditangani dengan baik, akan membawa dampak buruk bagi pembangunan nasional Indonesia yang sedang menurun, sehingga mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Dalam hal ini, sebaik apapun studi kelayakan yang sudah kita buat, tentu akan bermasalah jika diujikan dengan berbagai model milik Amerika Serikat yang berbasis Sustainable Development Goals (SDG) dan Management by Objectives (MBO), yang semuanya serba filosifis, saintifik, kuantitatif, namun teruji juga secara kualitatif. Bukankah kita pernah gagal dimasa lalu memindahkan ibu kota ke Jonggol di Jawa Barat?
Tidak mustahil, Joe Biden menguatirkan potensi kritis dalam manajemen pertahanan keamanan strategis di Asia Tenggara yang sudah lama dipimpinnya. Dalam hal ini, sebuah ibu kota yang baru dengan segala hiruk pikuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan nasional yang serba mengagetkan itu, akan mempengaruhi stabilitas nasional Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.
Tiga negara dalam ASEAN ini, selain pro-Amerika Serikat, namun juga memiliki sengketa kewilayahan dengan Tiongkok di Laut China Selatan.
Secara hipitetis dalam pandangan Amerika Serikat, alangkah indahnya jika Indonesia yang sedang merancang kepindahan ibu kota itu, sekaligus juga memikirkan pembangunan sebuah sistem pertahanan keamanan baru, yang selain berbasis teknologi masa depan, juga dapat melindungi seluruh wilayah nasionalnya sendiri, serta dapat disinergikan dengan ketiga negara diatas.
Dengan demikian, alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia mendalami pertanyaan Joe Biden diatas, serta membuka ruang dialog yang berbasis kesetaraan, guna meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri, bahwa Ibu kota yang baru tersebut benar-benar teruji secara ilmiah, dan sunguh sesuai dengan kebutuhan masa depan nasionalnya.
Adapun aspek-aspek yang dapat dibahas adalah seperti penggunaan teknologi 5.0 dalam industri manufaktur, pengelolaan pendikan, penyiapan perhubungan antar pulau, penanganan kesehatan, monitoring lalu lintas dalam dan luar Ibu kota, termasuk pengawasan lingkungan hidup dan pertambangan. Semua sektor diatas hendaknya dipayungi pemikiran yang berbasis SDG.
Tidak kalah pentingnya adalah dialog perihal manajemen dan pentahapan dari kepindahan itu sendiri, yang selain harus terencana dengan baik, namun juga tidak mengusik rasa aman para tetangga Indonesia dalam ASEAN. Karena, mereka akan menyaksikan kepindahan organisasi pertahanan dan keamanan dalam jumlah yang amat besar, berikut pembangunan instalasi militer nomor wahid guna melindungi ibu kota baru tersebut.
Siapkah kita berdialog dengan Presiden Biden? Sinyal intelijen sudah dibuat di Washington. Karena itu, lebih cepat lebih baik. Kalau bukan sekarang, kapanlah lagi.
Penuis adalah dosen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran di Bandung.
