Tegas, Komisi IX DPR Minta Perpanjangan PPKM Harus Disertai Bansos Berkeadilan

Keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 mendatang harus diiringi dengan penyempurnaan kebijakan.

Paling tidak, harus diupayakan agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

"Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," kata anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (3/8).

Selain itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) serta berupa subsidi bagi masyarakat yang terdampak juga harus dipastikan tepat sasaran.

Sebab, fakta di lapangan telah menunjukkan kebijakan PPKM berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Tidak sedikit usaha masyarakat terganggu dan menyebabkan penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

"Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," imbuh Saleh Daulay.